Toraja Melawan! 80% Kecamatan Bittuang Dicaplok Proyek Geothermal, Warga: Itu Bukan Tanah Kosong

Guys, ada gejolak panas di Tana Toraja! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka penawaran ulang wilayah penugasan survei dan eksplorasi panas bumi (WPSEP) di daerah Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Area yang ditawarkan gak main-main: seluas 12.979 hektare!

Keputusan ini langsung dapat perlawanan keras dari warga. Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Tambang, Wirahadi Simak, nge-gas habis!

Ia ngitung, luas Kecamatan Bittuang itu cuma sekitar 16.327 Ha. Artinya, proyek geothermal ini bakal mencaplok kurang lebih 80% dari total luas wilayah Kecamatan Bittuang! Gila, 80% itu bukan angka main-main!

12.979 Ha Bukan Tanah Kosong: Ada Tongkonan dan Hutan Adat

Wirahadi ngingetin pemerintah, area seluas 12.979 Ha itu “bukanlah tanah kosong”! Di dalamnya ada manusia yang hidup turun temurun, ada perkebunan, persawahan sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Yang lebih penting: di dalamnya juga terdapat Tongkonan, Patane, dan situs budaya yang jadi bagian inti dari adat istiadat masyarakat Toraja.

Proyek ini dianggap bukan cuma merusak alam, tapi juga menghancurkan adat istiadat dan menghilangkan warisan leluhur.

Narasi Ramah Lingkungan Dianggap Sesat: Mesin Pembunuh Ekologi

Sejak awal, masyarakat Toraja udah tegas menolak rencana ekspansi energi panas bumi ini. Wirahadi nyebut, narasi yang dibangun pemerintah soal energi geothermal sebagai energi baru terbarukan (EBT) atau ramah lingkungan adalah narasi yang sesat!

Justru sebaliknya, proyek ini dinilai bakal memperburuk keadaan ekologi, merampas ruang hidup, dan menggusur masyarakat adat.

Aliansi masyarakat bahkan nge-cap proyek geothermal ini sebagai “ajang mengundang bencana, menggali kubur sendiri”.

Mereka gak mau bencana ekologi yang udah makan ribuan korban jiwa di Masamba dan Sumatra terjadi juga di Toraja. Kepentingan pemilik modal dianggap lebih diutamakan daripada keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Tolak Mentah-Mentah: Belajar dari Konflik Poco Leok Hingga Mandailing Natal

Anfi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bittuang (HMB), yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Tambang, nambahin kalau proyek geothermal di berbagai daerah udah memunculkan banyak konflik.

Mulai dari Dieng, Poco Leok, sampai Mandailing Natal yang udah menelan korban jiwa akibat menghirup gas beracun dari aktivitas proyek geothermal.

Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah buat menghentikan segera rencana pembangunan proyek ini. Tagline “Toraja Masero” (mengutamakan keasrian alam dan adat) harus jadi pertimbangan utama, bukan sekadar slogan.

Sayangnya, Pemprov Sulsel dan Pemkab Tana Toraja belum ngasih komentar resmi perihal aspirasi penolakan ini.

Statement:

Wirahadi Simak, Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Tambang

“Luas 12.979 Ha bukanlah tanah kosong, di dalamnya ada manusia yang hidup secara turun temurun, ada perkebunan, persawahan sebagai ruang hidup dan sumber ekonomi masyarakat. Selain itu di dalamnya juga terdapat beberapa tongkonan, Patane dan situs budaya.”

Anfi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bittuang (HMB)

“Kami menilai bahwa proyek yang difasilitasi Negara… semata-mata hanya berpihak pada kepentingan pemilik modal dan korporasi dan mengabaikan hak-hak warga.”

3 Poin Penting

1. Ancaman Pencaplokan 80% Wilayah: Kementerian ESDM membuka penawaran WPSEP geothermal seluas 12.979 Ha di Bittuang, Tana Toraja, yang diklaim Aliansi Masyarakat Toraja akan mencaplok sekitar 80% dari total wilayah Kecamatan Bittuang.

2. Penghancuran Ruang Hidup dan Adat: Masyarakat menolak keras karena area proyek bukan tanah kosong, melainkan wilayah hidup turun temurun, termasuk Tongkonan, situs budaya, dan ekosistem hutan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat, sehingga proyek dinilai merampas hak hidup dan menghancurkan adat.

3. Desakan Penghentian Proyek: Aliansi menilai proyek geothermal dibingkai dalam narasi ramah lingkungan yang sesat dan berpotensi memicu bencana ekologi serta konflik (seperti yang terjadi di Mandailing Natal), mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tersebut.