Waduh! Gubernur Dedi Mulyadi Curhat APBD Jabar Tekor Gara-Gara Bandara Sepi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja melontarkan curhatan yang bikin netizen ikut mengernyitkan dahi.

Melalui akun media sosialnya, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini mengeluhkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang terbebani biaya operasional Bandara Internasional Kertajati.

Bayangkan saja, dana besar harus terus mengalir untuk bandara di Majalengka tersebut, padahal jadwal penerbangannya masih sangat minim, bahkan sempat hanya ada satu penerbangan saja.

Situasi ini dianggap sebagai beban berat bagi APBD Jawa Barat karena hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan modal yang dikucurkan.

Kang Dedi merasa heran mengapa lembaga yang seharusnya berjalan dengan logika bisnis penerbangan justru harus terus disubsidi oleh uang rakyat tanpa memberikan keuntungan balik.

Baginya, pemborosan ini harus segera dievaluasi demi kesehatan finansial provinsi yang dipimpinnya di awal tahun 2026 ini.

Warisan Utang Al Jabbar dan Operasional Kertajati yang Selangit

Bukan cuma soal bandara, Kang Dedi juga menyoroti beban utang dari pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung.

Masjid apung megah yang dibangun di era Gubernur Ridwan Kamil tersebut ternyata menyisakan cicilan utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak sedikit.

Berdasarkan data dari Bappeda Jabar, Pemprov harus membayar sekitar Rp45 miliar per tahun untuk Masjid Al Jabbar dan Rp100 miliar untuk Bandara Kertajati.

Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi (yang memiliki nama sama dengan sang Gubernur), membenarkan bahwa dari kucuran dana Rp100 miliar untuk Kertajati, sekitar Rp50 miliarnya habis hanya untuk biaya operasional dan gaji manajemen.

Fakta ini bikin Kang Dedi makin geregetan karena manajemen dibiayai penuh namun secara bisnis belum bisa mandiri atau menghasilkan profit yang signifikan bagi daerah.

Tolak Paksa ASN Terbang Umrah demi Penuhi Kursi Pesawat

Menanggapi ide untuk menggenjot penerbangan umrah melalui Kertajati, Kang Dedi secara tegas menolak pola-pola yang dianggap tidak sehat secara komersial.

Ia bercerita bahwa ada skema untuk mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar maskapai seperti Garuda Indonesia mau membuka rute tetap.

Namun, ia tidak setuju jika ASN diwajibkan terbang dari sana hanya demi memenuhi kursi pesawat yang kosong.

Menurutnya, memaksakan ASN untuk terbang dari Kertajati tidak akan melahirkan keuntungan bisnis yang berkelanjutan.

Meskipun foto atau namanya digunakan untuk promosi, Kang Dedi tetap pada prinsipnya bahwa langkah tersebut bukanlah solusi jangka panjang.

Jika sebuah rute bisnis harus bergantung pada “mobilisasi” pegawai negeri, maka ada yang salah dengan manajemen pemasaran dan daya tarik bandara tersebut di mata masyarakat umum.

Fokus APBD Jabar 2026: Utamakan Program yang Berdampak Langsung ke Rakyat

Kang Dedi lebih memilih agar dana ratusan miliar yang selama ini “terbakar” untuk menambal kerugian operasional dialihkan ke program lain.

Ia ingin APBD Jawa Barat benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh kepentingan rakyat banyak, seperti pembangunan infrastruktur desa atau pemberdayaan ekonomi warga.

Baginya, jujur terhadap kondisi kegagalan bisnis sebuah proyek jauh lebih baik daripada terus menutupinya dengan uang negara.

Langkah berani Gubernur Jabar ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang terkait tata kelola aset strategis di Jawa Barat.

Namun, semangat Kang Dedi cukup jelas: efisiensi anggaran adalah harga mati di tengah beban utang yang tinggi.

Ke depannya, publik menunggu langkah konkret apakah operasional Kertajati akan benar-benar disetop sementara atau ada restrukturisasi manajemen total agar tidak lagi menjadi “benalu” bagi APBD Jabar.

Statement:

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat

“Beban utang kita tinggi. Kita membiayai sesuatu yang tak menghasilkan apa pun, padahal itu lembaga bisnis. Kertajati dan Al Jabbar itu kalau dibangunin Rp100 miliar lebih baik untuk pembangunan masyarakat. Memang sudah satu penerbangan, besok mau diterbangin ASN lagi kan nggak bisa? Kurang sehat. APBD Provinsi Jawa Barat itu harus memiliki manfaat dan benefit bagi kepentingan rakyat Jawa Barat.”

3 Poin Penting:

• Beban APBD Membengkak: Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional Bandara Kertajati sebesar Rp100 miliar dan cicilan Masjid Al Jabbar Rp45 miliar per tahun.

• Efisiensi Operasional: Gubernur Dedi Mulyadi mempertimbangkan opsi untuk menyetop sementara pendanaan Kertajati karena minimnya penerbangan dan ketidakseimbangan aspek bisnis.

• Tolak Mobilisasi ASN: Pemerintah Provinsi menolak skema mewajibkan ASN terbang umrah melalui Kertajati karena dianggap tidak menciptakan keuntungan komersial yang sehat dan berkelanjutan.