Wamen HAM Tegaskan Pemerintah Tangani Pelanggaran HAM Tanpa Tunggu Desakan PBB

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam penegakan HAM, tanpa perlu menunggu desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan ini disampaikan Mugiyanto saat berada di Makassar, di mana ia juga mengunjungi korban insiden pembakaran kantor DPRD. Demikian tulis BeritaSatu.

Contoh Penanganan Kasus

Mugiyanto mencontohkan penanganan kasus meninggalnya Affan Kurniawan di Jakarta sebagai bukti keseriusan pemerintah.

Ia menyebutkan bahwa kasus tersebut diselidiki secara terbuka, melibatkan Kementerian HAM, Kompolnas, dan Komnas HAM.

Bahkan, putusan etik yang berujung pada pemberhentian aparat terkait telah diberikan.

Menurut Mugiyanto, komitmen terhadap demokrasi dan HAM menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Jika diperlukan, pemerintah siap hadir dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa untuk menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan.

Di Makassar, Mugiyanto mengunjungi Budi Haryadi, seorang anggota Satpol PP yang terluka parah saat kantor DPRD dibakar.

Ia memastikan bahwa Budi dan korban lainnya mendapatkan perawatan terbaik yang dibiayai sepenuhnya oleh negara.

Kunjungan ini, kata Mugiyanto, adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap korban-korban yang jatuh dalam peristiwa-peristiwa kekerasan.

Statement:

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto

“Ya, kita sudah melakukan itu dan kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Karena itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kalau ada persoalan kekerasan, ada juga pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah turun.”

“Jadi kami datang ke sini sekali lagi untuk memastikan bahwa pemerintah itu hadir, pemerintah peduli, pemerintah memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap mereka yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi selama satu minggu terakhir ini.”