Mentawai Berduka: Jembatan Putus dan Hutan yang Kian Menipis

Sobat, ada kabar pilu dari Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Jembatan vital yang menghubungkan Pagai Utara ke Sikakap resmi putus total setelah dihantam banjir bandang dari luapan Sungai Bagat Toktuk.

Kejadian ini sebenarnya sudah mulai retak sejak Agustus 2025, dan meskipun warga sempat gotong royong bikin jembatan darurat dari kayu, arus sungai yang makin liar kembali menyapu semuanya sebulan kemudian.

Kini, warga terpaksa merogoh kocek Rp10.000 sekali jalan untuk jasa rakit motor, sementara mobil harus memutar lewat jalanan rusak parah.

Putusnya jembatan ini bukan cuma karena faktor cuaca atau curah hujan yang lagi tinggi-tingginya. Usut punya usut, kondisi hulu sungai sudah rusak parah akibat aktivitas penebangan kayu yang masif selama berdekade-dekade.

Gabriel Sakeru, mantan Camat Pagai Utara, menyebut kalau sungai sekarang jadi gampang banget meluap. Hujan sebentar saja airnya langsung keruh dan banjir.

Ini adalah sinyal merah bahwa ekosistem di Mentawai sedang tidak baik-baik saja akibat eksploitasi hutan yang ugal-ugalan.

Reboisasi Hanya Dongeng dan Janji Kesejahteraan yang Sirna

Banyak yang bilang masuknya perusahaan kayu besar bakal bikin warga makin tajir, tapi realitanya malah sebaliknya.

Kewajiban reboisasi yang seharusnya dijalankan perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dinilai cuma formalitas belaka alias “dongeng”.

Penanaman pohon sengon kabarnya cuma dilakukan di pinggir jalan biar kelihatan sama petugas kehutanan, sementara di dalam kawasan hutan primer, kondisinya gundul.

Dampaknya? Warga harus menanggung “paket lengkap” penderitaan: banjir saat musim hujan dan kekeringan air bersih saat El Nino melanda.

Kesejahteraan yang dijanjikan juga terasa sangat jauh. Bayangkan saja, dari ribuan meter kubik kayu yang keluar, warga cuma kebagian fee sekitar Rp50.000 per kubik. Kalau ditotal dan dibagi rata ke puluhan kepala keluarga, tiap rumah paling cuma dapat sekitar Rp3,9 juta.

Angka ini jelas nggak sebanding dengan rusaknya sawah yang tertimbun pasir banjir atau hilangnya akses air bersih karena sungai yang sudah tercemar di bagian hulu.

Warga Mentawai kini seperti peribahasa ‘jatuh tapai’, hancur secara ekonomi dan lingkungan.

Efisiensi Anggaran Pusat Bikin Pembangunan Jembatan Batal

Nasib apes warga makin bertambah karena rencana pembangunan jembatan permanen yang seharusnya dieksekusi tahun 2025 ini mendadak batal.

Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp140 miliar ditarik kembali ke pusat karena kebijakan efisiensi.

Padahal, pembangunan ini sangat krusial dan seharusnya sepaket dengan proyek jalan Trans Mentawai yang sudah mulai dicicil pengerjaannya sejak tahun 2021 lalu.

Keputusan pusat ini jelas bikin warga makin terisolasi. Di tengah gempuran eksploitasi kayu yang terus berjalan, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan justru terbengkalai.

Belum lagi masalah sinyal telepon dan internet yang masih sangat sulit di beberapa dusun.

Rasanya ironis, kayu-kayu mahal Mentawai terus dikirim ke luar daerah menggunakan kapal tongkang raksasa, tapi pemilik lahan aslinya justru kesulitan akses buat sekadar mandi atau minum.

Ancaman Deforestasi Legal di Pulau-Pulau Kecil

Aktivitas perusakan hutan di Mentawai ini juga disorot tajam oleh para pegiat lingkungan. Direktur Kehutanan Auriga Nusantara, Supin Yohar, menegaskan bahwa izin atau legalitas bukan jaminan hutan bakal aman.

Bahkan, banyak kasus deforestasi justru terjadi di dalam wilayah konsesi resmi.

Untuk wilayah pulau kecil seperti Mentawai, penebangan di area hulu sungai dan sempadan pantai dampaknya bakal jauh lebih mematikan bagi penduduk lokal dibandingkan di pulau besar.

Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri-Mentawai menambahkan bahwa sejak Orde Baru, masyarakat adat harus melawan dua “raksasa”: pemerintah yang mengambil alih hutan adat jadi hutan negara, dan perusahaan yang diberi karpet merah untuk mengelolanya.

Konflik lahan ini menjadi warisan pahit yang nggak kunjung usai. Selama paradigma pembangunan masih cuma fokus pada eksploitasi kayu tanpa memperhatikan daya dukung ekologi, maka bencana ekologis di Mentawai diprediksi bakal terus berulang.

Statement:

Gabriel Sakeru, mantan Camat Pagai Utara bersama jajaran tokoh masyarakat Mentawai

“Seharusnya pembangunan jembatan itu sepakat dengan proyek jalan Trans Mentawai. Tapi karena efisiensi anggaran, akhirnya pusat menarik anggaran tersebut sebesar Rp140 miliar. Padahal hutan kita terus diambil, namun reboisasi itu hanya cerita dongeng. Tidak ada. Dampaknya sungai cepat meluap, hujan sebentar sudah banjir. Warga nyaris tidak mendapatkan keuntungan apa pun, yang ada justru air susah saat kemarau dan banjir saat hujan.”

3 Poin Penting:

• Krisis Infrastruktur: Jembatan penghubung utama di Pagai Utara putus akibat banjir bandang, sementara pembangunan permanen batal karena efisiensi anggaran pusat senilai Rp140 miliar.

• Bencana Ekologis: Kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas perusahaan kayu memicu banjir bandang yang merusak sawah warga dan kekeringan parah saat musim kemarau.

• Ketimpangan Ekonomi: Warga hanya menerima fee kecil yang tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan, sementara ribuan meter kubik kayu terus diekspor keluar Mentawai setiap bulannya.