Perebutan takhta teknologi dan keamanan siber global kembali memanas dan memantik obrolan seru di kalangan pengamat muda internasional.
Rencana ambisius Komisi Eropa untuk memblokir total seluruh pemasok teknologi asal China dari jaringan telekomunikasi benua biru ternyata mendapat perlawanan sengit.
Tidak main-main, dua negara kasta tertinggi di Uni Eropa, yaitu Jerman dan Spanyol, dilaporkan memimpin gerakan penolakan terhadap draf aturan keamanan siber baru tersebut.
Pejabat dari kedua negara kompak menilai bahwa urusan sensitif mengenai kedaulatan infrastruktur digital fungsional sebaiknya tetap berada di bawah kendali pemerintah nasional masing-masing, bukan disetir dari pusat Uni Eropa.
Mereka juga mulai dilanda kepanikan bahwa pemboikotan produk dari raksasa teknologi seperti Huawei Technologies Co. dan ZTE Corp. bakal memicu tindakan balasan yang gila-gilaan dari Beijing.
Selain itu, kebijakan yang terkesan prematur ini dinilai berpotensi meroketkan biaya pembangunan ekosistem kecerdasan buatan (AI) di kawasan tersebut.
Ambisi Cybersecurity Act Komisi Eropa dan Bayang-Bayang Bom Politik Jerman
Sebelum polemik ini menggelinding liar, Komisi Eropa sebetulnya sudah melabeli Huawei dan ZTE sebagai pemasok berisiko tinggi (high-risk vendors) yang wajib dihindari untuk jaringan konektivitas masa depan.
Melalui revisi undang-undang keamanan siber (Cybersecurity Act), otoritas Uni Eropa berupaya memperluas penilaian risiko agar mencakup intervensi pengaruh negara asing dan ketergantungan teknologi sepihak.
Jika draf ini lolos, maka rekomendasi pelarangan dari komisi pusat akan bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh negara anggota tanpa terkecuali.
Namun, bagi Jerman, menerapkan pembatasan yang terlalu luas dan radikal terhadap China dipandang para pejabat internal bisa menjadi sebuah bom politik yang super berbahaya.
Di satu sisi, Berlin memang sempat menyepakati rencana taktis pembersihan komponen inti jaringan 5G nasional dari produk terafiliasi Negeri Tirai Bambu secara bertahap.
Namun di sisi lain, sebagai salah satu motor penggerak ekonomi eropa, Jerman jaman sekarang tidak bisa menutup mata bahwa mereka masih sangat membutuhkan kemitraan dagang yang interaktif dengan pihak Beijing.
Dilema Jalur Tengah Otomotif dan Strategi Spanyol Gaet Investasi Mobil Listrik
Kondisi pelik ini membuat posisi negara-negara Eropa berada di persimpangan jalan yang sangat sulit di tengah ketatnya persaingan pengaruh geopolitik antara Amerika Serikat dan China.
Guna menyelamatkan industri lokal yang sedang megap-megap, Uni Eropa bahkan dilaporkan sempat mempertimbangkan opsi pelonggaran sementara sanksi terhadap pemasok chip China.
Langkah kompromi ini terpaksa dipertimbangkan demi menjaga kestabilan sirkulasi rantai pasok komponen pada sektor manufaktur otomotif global yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Sementara itu, Madrid justru terlihat semakin vokal dalam mendukung keterlibatan aktif China di dalam rupa-rupa kebijakan strategis Uni Eropa.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, tercatat sudah beberapa kali melakoni kunjungan diplomatik langsung ke Beijing demi merayu para investor raksasa agar mau menanamkan modal di sektor kendaraan listrik.
Spanyol menegaskan bahwa meskipun mereka mendukung penguatan keamanan data, penilaian risiko terhadap suatu korporasi teknologi asing tidak boleh dilakukan secara membabi buta berdasarkan asal negaranya saja.
Isu Backdoor yang Dibantah Keras Hingga Estimasi Kerugian Operator Seluler
Selama beberapa tahun terakhir, para pakar keamanan siber dari blok barat memang kerap menyuarakan kekhawatiran terkait adanya potensi pintu belakang (backdoor) pada perangkat buatan China.
Celah sistem tersebut dicurigai dapat digunakan oleh pihak intelijen asing untuk mengakses data pengguna secara tidak sah tanpa izin.
Namun, tuduhan serius itu langsung dibantah keras oleh pihak Huawei dan ZTE, yang menyatakan bahwa kebijakan pelarangan sepihak tersebut melanggar prinsip kepastian hukum internasional.
Komisi Eropa sendiri memproyeksikan bahwa jika proyek pembersihan teknologi ini tetap dipaksakan berjalan, maka para operator seluler harus menanggung beban finansial yang sangat membengkak.
Setidaknya dibutuhkan anggaran fungsional berkisar antara €3,4 miliar hingga €4,3 miliar dalam kurun waktu tiga tahun hanya untuk mengganti infrastruktur lama.
Dengan nilai kerugian yang sangat masif tersebut, wajar saja jika jajaran direksi operator telekomunikasi muda di Eropa mendesak pemerintah agar lebih rasional dalam menelurkan regulasi.
Statement:
Katherina Reiche, Menteri Ekonomi Jerman
“Uni Eropa harus memastikan kebijakan perdagangan dengan China tidak merugikan eksportir Eropa, sambil tetap menanggapi praktik persaingan yang dianggap tidak adil. Pembahasan mengenai aturan Cybersecurity Act ini masih terus berlangsung secara dinamis di tingkat internal. Kami mendukung revisi penguatan aturan tersebut, tetapi kami menekankan dengan sangat jelas bahwa negara-negara anggota harus tetap memiliki peran dan hak berdaulat penuh dalam menilai risiko dari setiap pemasok teknologi.”
3 Poin Penting:
-
Jerman dan Spanyol memimpin gerakan penolakan terhadap rencana Komisi Eropa yang ingin melarang total produk telekomunikasi China (Huawei & ZTE) di seluruh Uni Eropa.
-
Kedua negara khawatir pelarangan tersebut akan memicu aksi balasan ekonomi dari Beijing serta membekaskan lonjakan biaya infrastruktur digital dan kecerdasan buatan (AI).
-
Komisi Eropa memperkirakan operator seluler di Eropa harus merogoh kocek hingga €4,3 miliar jika dipaksa mengganti seluruh perangkat jaringan yang dianggap berresiko tinggi.
