Barcode BBM Subsidi Mendadak Diblokir, DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Selamatkan Pelaku Usaha

Pemblokiran barcode BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah mulai memicu kekhawatiran berbagai kalangan.

Sejumlah pelaku usaha mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar bersubsidi setelah akses barcode mereka diblokir secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif yang bergantung pada ketersediaan energi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait persoalan tersebut.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya berkaitan dengan administrasi penyaluran BBM subsidi, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya di sektor transportasi, logistik, dan industri kecil yang masih sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi.

DPR Soroti Komunikasi Kebijakan yang Dinilai Lemah

Novita menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem komunikasi publik agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami masyarakat secara lebih jelas dan menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak disertai sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan kebingungan dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi di lapangan.

Selain itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang menangani sektor energi dan industri.

Menurutnya, sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PT Pertamina menjadi kunci agar kebijakan yang diterapkan tidak saling tumpang tindih dan merugikan pelaku usaha.

Kenaikan BBM Nonsubsidi Tambah Tekanan

Di tengah polemik barcode BBM subsidi, masyarakat juga menghadapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang resmi diberlakukan oleh Pertamina Patra Niaga.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32,11 persen. Sementara Pertamax Green 95 ikut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Penyesuaian harga tersebut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kombinasi antara kenaikan BBM nonsubsidi dan persoalan distribusi BBM subsidi dinilai dapat memberikan tekanan tambahan terhadap biaya operasional pelaku usaha.

DPR Ingatkan Potensi Efek Berantai ke Ekonomi

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada dampak langsung kenaikan BBM terhadap inflasi.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi efek rambatan atau second-round effects yang dapat memengaruhi sektor logistik, transportasi, hingga distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan harga barang di pasaran.

Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk segera memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas mekanisme penyaluran BBM subsidi, serta memastikan akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Statement:

Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI

“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita Hardini.

Ateng Sutisna, Anggota Komisi XII DPR RI

“Penyesuaian harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa dampaknya terhadap masyarakat tidak berkembang.”

3 Poin Penting:

• DPR menerima banyak laporan terkait pemblokiran barcode BBM subsidi yang menghambat aktivitas pelaku usaha di berbagai daerah.
• Komisi VII DPR meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik dan koordinasi antarinstansi agar kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
• Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai berpotensi memicu efek berantai terhadap sektor logistik, transportasi, dan distribusi barang sehingga perlu diantisipasi sejak dini.