Kabar gembira buat industri energi tanah air karena proyek raksasa Blok Andaman baru saja melewati babak paling krusial.
Perusahaan energi global Mubadala Energy bersama dengan PT PLN (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) alias Gas Sales Agreement.
Langkah taktis ini mengunci komitmen pasokan gas jumbo sebesar 160 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang bakal menjadi modal utama untuk mengamankan pasokan listrik nasional di masa depan.
Penandatanganan kesepakatan besar ini dilaporkan langsung oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, kepada Menteri ESDM beserta jajaran pimpinan pada Senin, 6 Juli 2026.
Momentum ini menjadi lampu hijau krusial menuju tahapan Final Investment Decision (FID) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Jika semua proses berjalan mulus, proyek strategis ini diproyeksikan bisa mulai beroperasi atau onstream pada tahun 2028 mendatang, bahkan disebut-sebut bakal lebih cepat dari proyek Masela.
Skema Canggih Lepas Pantai demi Atasi Kandungan Gas Korosif
Pada tahap awal pengembangan melalui Lapangan Tangkulo, cadangan gas yang terkandung diperkirakan menyentuh angka 1 triliun kaki kubik (TCF) dengan target total produksi harian mencapai 300 MMSCFD.
Sisa pasokan sebesar 140 MMSCFD yang belum dicaplok PLN saat ini sedang dalam proses pencarian pembeli potensial sekaligus pematangan konsep bisnisnya.
Menariknya, prospek kawasan Andaman ini sejatinya jauh lebih besar karena pengembangan lapangan berikutnya seperti Lapangan Selayar diprediksi memiliki total cadangan gas tembus hingga 10 TCF.
Dalam rencana teknisnya, proyek hulu migas ini bakal mengusung konsep pengembangan campuran bernama hybrid offshore-onshore.
Gas yang disedot dari sumur lepas pantai tidak bisa langsung digelontorkan ke daratan karena memiliki kandungan CO₂ dan hidrogen sulfida (H₂S) yang cukup tinggi dan bersifat sangat korosif.
Oleh karena itu, gas mentah tersebut wajib diproses terlebih dahulu menggunakan kapal tangki raksasa Floating Production Storage and Offloading(FPSO) demi memisahkan impurities sebelum dialirkan lewat pipa bawah laut sepanjang 80 kilometer ke darat.
Lampu Hijau Lahan Darat KEK Arun dan Dinamika Harapan Daerah
Fasilitas darat berupa Onshore Receiving Facility (ORF) rencananya akan dibangun di kawasan KEK Arun, Lhokseumawe, Aceh.
Kabar baiknya, pembangunan fasilitas penerima ini beserta jaringan pipa daratnya sudah mengantongi restu penggunaan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Pemisahan zat korosif di laut lepas menjadi syarat mutlak agar produk lean gas yang dihasilkan nantinya bisa memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan oleh Pertagas, PLN, serta regulasi BPH Migas.
Namun, di balik kecanggihan skema lepas pantai tersebut, ternyata ada dinamika aspirasi yang berbeda dari pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Aceh sejatinya menaruh harapan besar agar seluruh proses pengolahan gas mentah dilakukan secara penuh di daratan (onshore) memanfaatkan infrastruktur eksisting bekas PT Arun NGL.
Langkah tersebut dinilai selaras dengan status KEK Arun sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025-2029 sekaligus mendukung program Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memaksimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat Aceh.
Menakar Potensi Hilirisasi Tambahan dan Harapan Masa Depan Energi
Merespons perbedaan skema teknis tersebut, Gubernur Aceh dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sejak pekan lalu untuk mencari solusi terbaik bagi negara dan daerah.
Kawasan Andaman sendiri memang sangat seksi karena menyimpan enam blok migas utama yang belum digarap maksimal.
Selain cadangan gasnya yang melimpah, Lapangan South Andaman juga diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 7,500 barel kondensat per hari yang bisa diolah menjadi nafta, kerosin, hingga bahan baku industri petrokimia.
Terlepas dari dinamika penentuan konsep operasional tersebut, semua pihak tentu berharap agar proyek bernilai strategis ini bisa dieksekusi dengan aman dan selamat sesuai jadwal.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, kontraktor kontrak kerja sama (K3S), pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara menjadi kunci utama.
Jika berhasil onstream tepat waktu, Blok Andaman tidak hanya akan menyelamatkan ketahanan energi domestik, tetapi juga menjadi mesin baru untuk mendongkrak target lifting migas nasional.
Statement:
Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas
“Alhamdulillah, PJBG/GSA antara K3S Mubadala dan PLN untuk gas Andaman 160 MMSCFD baru saja selesai ditandatangani guna keperluan FID yang insya Allah dalam waktu dekat selesai. Rencana onstream pada 2028, bahkan lebih cepat dibandingkan proyek Masela. Gas dari sumur-sumur offshore Andaman tidak dapat langsung dibawa ke darat karena kandungan CO₂ dan H₂S cukup tinggi sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke darat.”
3 Poin Penting:
-
Perjanjian Jual Beli Gas Resmi: Mubadala Energy dan PT PLN resmi menandatangani PJBG sebesar 160 MMSCFD untuk gas dari Blok Andaman sebagai syarat utama menuju tahap Final Investment Decision (FID) dengan target onstream pada tahun 2028.
-
Teknologi Lapangan Lepas Pantai: Mengingat tingginya kadar zat korosif CO₂ dan H₂S, proyek ini wajib menggunakan fasilitas FPSO di laut untuk memurnikan gas sebelum dialirkan via pipa bawah laut sepanjang 80 km menuju KEK Arun di Aceh.
-
Aspirasi Pemerintah Aceh: Pemerintah Aceh mengusulkan skenario alternatif agar pengolahan gas mentah dilakukan sepenuhnya di daratan (onshore) memanfaatkan infrastruktur eksisting eks-PT Arun NGL demi menyukseskan Proyek Strategis Nasional dan program hilirisasi lokal.
