Prabowo Buka-Bukaan Soal ICOR Indonesia Masih Tinggi, Siap Babat Habis Kebocoran Anggaran Rp1.000 Triliun

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyampaikan sorotan tajam terkait kondisi efisiensi perekonomian nasional yang dinilai masih jauh dari kata optimal.

Dalam pidatonya di acara Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disiarkan secara daring pada Kamis (23/7/2026), ia menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.

Saat ini, skor ICOR nasional tercatat berada di level 6,5, sebuah indikator yang menandakan bahwa ekosistem ekonomi Tanah Air belum berjalan secara efisien.

Prabowo secara gamblang menganalogikan angka ICOR 6,5 tersebut dengan perhitungan sederhana yang mudah dipahami publik.

Secara rasional, untuk bisa menghasilkan nilai ekonomi tambahan sebesar satu rupiah atau satu dolar, Indonesia saat ini harus mengeluarkan modal investasi hingga enam setengah rupiah atau enam setengah dolar.

Tingginya biaya modal investasi ini mencerminkan masih besarnya tingkat pemborosan serta potensi kebocoran kekayaan negara yang seharusnya bisa dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat.

Ketimpangan Efisiensi Ekonomi Dibanding Negara Tetangga

Jika dibandingkan dengan performa ekonomi beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, posisi efisiensi Indonesia diakui masih tertinggal cukup jauh.

Negara-negara tetangga mampu mencatatkan skor ICOR yang jauh lebih sehat dan efektif, yakni berada di kisaran level 3 hingga 4.

Kondisi tersebut menandakan bahwa negara sahabat hanya memerlukan pengeluaran modal sebesar tiga sampai empat dolar untuk bisa menghasilkan output pertumbuhan ekonomi sebesar satu dolar.

Selisih angka efisiensi tersebut memperlihatkan adanya celah kebocoran kekayaan nasional yang diperkirakan mencapai angka 30%.

Dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menembus kisaran USD 270 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun, potensi kebocoran dana akibat inefisiensi tersebut ditaksir mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp1.000 triliun.

Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk segera menghentikan praktik pemborosan sistemik tersebut.

Sikat Habis Akal-Akalan Birokrasi dan Penggelembungan Harga

Biang kerok utama dari membengkaknya nilai ICOR ini diidentifikasi berasal dari praktik inefisiensi birokrasi, “akal-akalan” oknum, hingga fenomena penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai Kementerian/Lembaga.

Prabowo menyebutkan bahwa praktik penggelembungan harga belanja pemerintah selama ini sudah menjadi rahasia umum yang sangat merugikan keuangan negara.

Oleh karena itu, pembenahan sistemik sedang dijalankan secara agresif oleh kabinetnya.

Langkah tegas pembenahan birokrasi ini menjadi fokus utama pemerintah demi memastikan setiap rupiah APBN benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Pengawasan ketat pada proses pengadaan barang dan jasa kini mulai diberlakukan untuk menutup rapat-rapat ruang gerak pihak yang kerap mencari keuntungan tidak sah.

Introspeksi total di jajaran pemerintahan dipandang sebagai syarat mutlak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

Dialihkan untuk Makan Bergizi Gratis hingga Pembangunan 5.000 Jembatan

Melalui kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran besar-besaran yang diterapkan sejak awal masa jabatannya, pemerintah mengklaim telah berhasil mengamankan dana hingga lebih dari Rp300 triliun.

Hasil efisiensi anggaran tersebut tidak lagi dibiarkan menguap tanpa bekas, melainkan langsung dialokasikan ke berbagai program prioritas nasional yang berdampak nyata pada kehidupan rakyat bawah.

Dana hasil penghematan tersebut kini disalurkan secara langsung untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak serta percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 5.000 jembatan penyeberangan desa yang akan dirampungkan hingga Desember 2026.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan aksesibilitas dasar untuk rakyat di kawasan pedesaan tidak boleh ditunda lagi dan harus segera direalisasikan tanpa hambatan birokrasi.

Statement:

Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia

“Semua pakar mengatakan, kalau bicara ekonomi Indonesia mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor.”

“Mereka hitung bahwa ICOR kita 6,5. Artinya kalau kita mau tambah kaya satu dolar, kita harus keluarkan enam setengah dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat satu dolar, mereka hanya keluarkan empat dolar. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor.”

“Anggaran negara adalah USD 270 miliar, Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan, saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak.”

“Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari tiga ratus triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi dan 5.000 jembatan yang kita bangun sampai Desember 2026.”

3 Poin Penting:

• Sorotan Nilai ICOR Indonesia: Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya angka ICOR Indonesia yang berada di level 6,5 sebagai bukti belum efisiennya ekonomi nasional dan berpotensi memicu kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun.

• Penyebab Inefisiensi Birokrasi: Biang kerok utama tingginya ICOR berasal dari praktik inefisiensi birokrasi serta penggelembungan harga (mark-up) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga yang kini tengah dihentikan pemerintah.

• Pengalihan Hasil Penghematan: Penghematan anggaran senilai lebih dari Rp300 triliun langsung dialihkan untuk mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan target pembangunan 5.000 jembatan desa hingga Desember 2026.