Gercep Bantai Karhutla! Presiden Prabowo Tambah Anggaran Bencana hingga Ancam Cabut Izin Korporasi Nakal

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai provinsi Indonesia kembali menjadi sorotan utama pemerintah pusat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah karhutla secara masif dan antisipatif.

Dalam rapat terbatas penanganan bencana yang digelar di Istana pada Senin (7/9/2026), Presiden menyampaikan sejumlah instruksi tegas mulai dari peningkatan kesiapsiagaan peralatan pemadam, perombakan strategi armada air, hingga penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku pembakaran lahan.

Kepala Negara mengakui bahwa respons di lapangan sejauh ini sudah berjalan cukup masif, kendati di beberapa titik sempat terjadi sedikit keterlambatan.

Presiden menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kendala tersebut demi memuluskan strategi pencegahan jangka panjang.

Dengan pendekatan yang lebih responsif dan matang, pemerintah optimistis ancaman karhutla tahunan yang merugikan ekosistem serta kesehatan masyarakat dapat ditekan secara signifikan.

Lipat Gandakan Anggaran Mitigasi Bencana dan Kerahkan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

Guna memastikan kesiapan personel dan armada di lapangan, Presiden Prabowo meminta adanya penambahan anggaran penanganan serta mitigasi bencana secara signifikan.

Mengingat letak geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire dan rawan bencana, strategi alokasi dana akan menggunakan prinsip lebih baik berlebih daripada kekurangan.

Arahan ini langsung ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran nasional.

Tak main-main dalam urusan armada udara dan laut, pemerintah berencana memfungsikan kapal induk Giuseppe Garibaldi asal Italia untuk operasi kemanusiaan dan penanganan bencana.

Kapal tersebut akan mengalami proses refurbish agar dapat menjadi markas terapung bagi 10 helikopter pemadam berkapasitas bom air 4–5 ton serta dronebesar.

Kehadiran pangkalan armada bergerak ini diharapkan mampu memperpendek jarak tempuh helikopter menuju titik api (hotspot) yang sulit dijangkau dari darat.

Riset Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN dan Inovasi Drone Pemadam Kategori Berat

Sisi inovasi teknologi juga tak luput dari perhatian serius Presiden Prabowo. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta bergerak cepat melakukan kajian terhadap zat-zat kimia berefisiensi tinggi guna memaksimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Penggunaan bahan pembenihan awan yang lebih efektif dinilai menjadi kunci utama untuk memancing hujan buatan secara cepat di area penyebaran asap yang pekat.

Selain itu, dorongan riset juga diarahkan pada pengembangan drone kargo berkapasitas angkut air dalam jumlah besar.

Menurut kalkulasi Presiden, pengerahan 10 unit drone pembawa beban masing-masing 50 kilogram air memiliki efisiensi gempuran api yang setara dengan satu helikopter medium.

Inovasi armada tanpa awak ini diproyeksikan menjadi alternatif pemadam api yang jauh lebih hemat biaya, fleksibel, serta minim risiko keselamatan bagi personel di lapangan.

Pengusutan Alih Fungsi Lahan dan Gertak Cabut HGU Korporasi Pembakar Hutan

Di balik musibah karhutla, Presiden mencium adanya indikasi kesengajaan motif ekonomi terkait alih fungsi lahan bekas terbakar yang mendadak berubah menjadi area perkebunan dalam waktu amat singkat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diinstruksikan untuk menyisir tuntas seluruh laporan kasus tindak pidana karhutla, termasuk menelusuri jajaran pemilik modal serta identitas korporasi yang terlibat dalam tindakan perusakan lingkungan tersebut.

Menanggapi laporan kepolisian yang telah memproses hukum 8 korporasi dan mengusut 18 perusahaan atas dugaan kelalaian, Presiden meminta daftar nama-nama korporasi tersebut diserahkan secara langsung kepadanya.

Kepala Negara menegaskan tidak akan segan menginstruksikan Kementerian Kehutanan maupun Satgas Pertanahan untuk mencabut seluruh izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar hutan, demi memberikan efek jera yang nyata di industri pertambangan dan perkebunan.

Statement:

Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonea

“Suka tidak suka, reaksi terhadap kebakaran hutan kita sudah cukup masif. Walaupun di sana-sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik. Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang.”

“Saya tertarik juga ya, itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tolong diselidiki terus. Dan nanti kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh, semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan.”

3 Poin Penting:

• Penguatan Armada & Anggaran: Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan serta pengerahan kapal induk Giuseppe Garibaldi sebagai pangkalan terapung helikopter water bombing dan drone.

• Inovasi Riset BRIN: BRIN diminta mempercepat riset efisiensi zat modifikasi cuaca serta merancang dronepemadam berkapasitas besar untuk mempermudah penetrasi pemadaman titik api.

• Penindakan Hukum & Pencabutan Izin: Presiden mengancam akan mencabut izin HGU korporasi yang terbukti terlibat atau sengaja membakar hutan demi alih fungsi lahan perkebunan.