Pemerintah Godok Kriteria Pembeli BBM Subsidi Biar Nggak Salah Sasaran

Fenomena pergeseran (shifting) konsumsi masyarakat dari Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi ke BBM bersubsidi tengah menjadi perhatian serius pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap bahwa pemerintah saat ini sedang memformulasikan aturan regulasi baru.

Langkah ini diambil untuk memperketat kriteria penerima BBM bersubsidi agar kuota yang disiapkan negara benar-benar tepat sasaran.

Formulasi aturan ini bertujuan membatasi akses warga dari kelompok mampu agar tidak lagi mengonsumsi fasilitas subsidi yang dialokasikan bagi masyarakat kurang mampu.

Ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026), Bahlil menjelaskan bahwa proses perumusan kriteria tersebut terus dimatangkan agar penerapannya di lapangan dapat berjalan efektif serta adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Imbauan untuk Orang Mampu dan Pemicu Antrean Panjang di SPBU

Di samping menggodok aturan hukum, Bahlil juga melemparkan imbauan humanis kepada para pemilik kendaraan pribadi kategori bagus atau tergolong mampu.

Ia meminta kesadaran dari kelompok masyarakat tersebut untuk bersikap bijak dengan memilih BBM non-subsidi. Menurutnya, alokasi subsidi dari APBN dirancang khusus demi membantu saudara-saudara yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.

Fenomena pergeseran konsumsi ini terbukti memicu dampak nyata di lapangan, salah satunya terjadinya antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bahlil tak menampik bahwa lonjakan antrean yang sempat terjadi di Sulawesi Selatan disebabkan oleh dinamika shifting ini, di samping adanya dugaan praktik спеkulasi dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah perbedaan harga.

Ketahanan Stok BBM Nasional Aman dan Lonjakan Konsumsi Pertalite

Meski terjadi antrean di beberapa titik daerah, Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik mengenai ketersediaan energi.

Ketahanan cadangan stok BBM secara nasional dipastikan berada dalam kondisi yang sangat aman, yakni bertahan di kisaran 18 hingga 20 hari.

Angka tersebut masih berada dalam batas aman standar kecukupan pasokan BBM nasional.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya lonjakan signifikan pada konsumsi BBM jenis Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas membeberkan bahwa pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh disparitas atau selisih harga antara BBM non-subsidi seperti Pertamax dengan BBM bersubsidi Pertalite.

Angka Disparitas Harga dan Grafik Pola Konsumsi Masyarakat

Ketika harga BBM non-subsidi merangkak naik pada pertengahan tahun, disparitas harga menjadi makin lebar sehingga memicu lonjakan konsumsi Pertalite harian.

BPH Migas mencatat rata-rata konsumsi harian Pertalite melonjak menjadi 82.760 kilo liter (kl) pada Juni 2026, naik 9,19 persen dibandingkan hari normal sebelum harga Pertamax disesuaikan.

Puncak kenaikan terjadi pada Juli 2026 dengan konsumsi harian menembus 85.589 kl atau melambung 12,92 persen dari kuota harian normal.

Walaupun sempat mengalami penurunan tipis pada Agustus 2026 seiring koreksi harga Pertamax, angka konsumsi Pertalite tercatat masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kondisi konsumsi normal sebelum pergerakan harga.

Statement:

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

“Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya. Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi, karena itu kan BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, ya.”

“BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18 sampai 20 hari.”

Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas

“Grafik atas ini menunjukkan adanya pergerakan harga BBM khususnya RON 90 ini Pertalite, ini konsumsinya cukup lumayan naik pasca adanya kenaikan harga BBM non-subsidi, baik itu Pertamax maupun Pertamax Turbo. Faktor yang menyebabkan peningkatan adalah pertama pastinya ini disparitas harga semakin lebar.”

3 Poin Penting:

• Aturan Baru BBM Subsidi: Pemerintah tengah memformulasikan kriteria baru bagi pengguna BBM bersubsidi agar penyaluran tepat sasaran dan mencegah peralihan (shifting) konsumsi dari kelompok mampu.

• Kondisi Stok Nasional Aman: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi ketahanan cadangan stok BBM nasional berada pada batas aman yaitu 18 hingga 20 hari.

• Pemicu Lonjakan Pertalite: BPH Migas mencatat kenaikan konsumsi Pertalite hingga mencapai puncaknya pada Juli 2026 (85.589 kl/hari) akibat melebarnya disparitas harga dengan BBM non-subsidi.