Kabar penting datang dari gedung parlemen buat kamu yang peduli dengan arah perekonomian bangsa ke depan.
Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi mengetok kesepakatan pembahasan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I yang berlangsung hangat di Kompleks Parlemen.
Langkah mulus ini memastikan bahwa rancangan anggaran belanja negara bakal dibawa ke tingkat selanjutnya, yakni Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memimpin langsung pengambilan keputusan yang disambut persetujuan bulat dari seluruh anggota rapat.
Keputusan ini menjadi sinyal positif keberlanjutan arsitektur fiskal Indonesia di tengah situasi global yang serba dinamis.
Kebijakan Fiskal Prudent dan Responsif Hadapi Tantangan Global
Menteri Keuangan Suahasil menyambut baik hasil kesepakatan tersebut dengan optimisme tinggi. Menurutnya, proses penyusunan RAPBN 2027 berlangsung di tengah eskalasi konflik global yang memberikan tekanan tersendiri bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri menjadi benteng utama agar ketahanan ekonomi Indonesia tetap tangguh.
Menkeu menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan tidak cuma berfokus pada azas kehati-hatian (prudent), tetapi juga harus bersikap aktif.
Negara dipastikan bakal hadir langsung untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi.
Dinamika Diskusi Sehat Demi Postur Anggaran yang Kredibel
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota Banggar DPR RI atas kolaborasi yang terjalin.
Menurutnya, seluruh rentetan diskusi dan perdebatan yang terjadi selama proses pembahasan merupakan cerminan dari dialektika demokrasi yang sangat sehat.
Masukan dari DPR dinilai berhasil memperkaya serta memperkuat arsitektur RAPBN 2027.
Dinamika yang terbuka dan konstruktif ini menghasilkan kesepakatan angka-angka krusial pada indikator ekonomi makro.
Pemerintah dan DPR menyetujui target pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,0% dengan laju inflasi yang dijaga ketat pada tingkat 2,5%.
Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%.
Postur Target Pendapatan dan Belanja Negara 2027
Untuk sektor komoditas energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar USD75 per barel.
Target liftingminyak bumi disepakati mencapai 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi berada di angka 954 ribu barel setara minyak per hari.
Angka-angka ini dirancang agar tetap realistis namun tetap optimistis dalam merespons pasar global.
Dari sisi postur anggaran, pendapatan negara targetnya mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara dialokasikan sebesar Rp4.106,2 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2027 disepakati berada pada kisaran 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,1 triliun.
Komitmen Menjaga Anggaran Tetap Ekspansif dan Terukur
Pemerintah berkomitmen penuh agar pelaksanaan kebijakan fiskal 2027 tetap berjalan secara ekspansif, terarah, kolaboratif, dan terukur.
Batas defisit anggaran 2,40 persen terhadap PDB bakal dikelola secara disiplin demi menjaga kredibilitas instrumen APBN di mata publik maupun investor internasional.
Melalui perancangan arsitektur yang matang, APBN diharapkan tak sekadar menjadi dokumen angka-angka, melainkan alat pemukul yang efektif untuk menstimulasi ekonomi nasional.
Sinergi antara pemerintah dan DPR ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah percaya diri menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2027.
Statement:
Suahasil, Menteri Keuangan RI
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Kebijakan fiskal harus hadir, menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi. Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel.”
3 Poin Penting:
-
Lanjut ke Paripurna: Pemerintah dan Banggar DPR menyepakati RUU APBN 2027 dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026 untuk disahkan.
-
Asumsi Makro Utama: Pertumbuhan ekonomi disepakati 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500/USD, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
-
Postur Anggaran: Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,1 triliun dengan belanja negara Rp4.106,2 triliun, memicu defisit APBN sebesar 2,4% terhadap PDB.
