Aksi demonstrasi mahasiswa kembali berlanjut pada Kamis (29/10/2026).
Kali ini, Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan tuntutan perbaikan pengelolaan negara.
Aksi ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa mengawal jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, demonstrasi tersebut kembali mengingatkan bahwa partisipasi publik tetap menjadi unsur penting dalam demokrasi.
Melalui akun Instagram @kepresmausakti, Kepresma Universitas Trisakti menegaskan peran mahasiswa dalam mengawasi pemerintah.
Mahasiswa dijadwalkan berkumpul di area kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, mulai pukul 10.00 WIB.
Namun, nilai penting aksi ini tidak hanya terletak pada jumlah massa yang hadir, melainkan juga pada substansi tuntutan, kekuatan argumentasi, dan konsistensi pengawalan setelah demonstrasi selesai.
Tritura Mahasiswa Trisakti Soroti Persoalan Nasional
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura yang mencakup pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik; dan penegakan supremasi sipil.
Ketiga tuntutan itu memperlihatkan bahwa perhatian mahasiswa tidak hanya tertuju pada satu kebijakan, tetapi juga pada kualitas tata kelola negara secara menyeluruh.
Mulai dari beban ekonomi masyarakat hingga persoalan akuntabilitas pejabat, tuntutan tersebut menempatkan kepentingan publik sebagai ukuran utama kinerja pemerintah.
Kepresma Universitas Trisakti menggambarkan kondisi bangsa dengan kritik tajam terhadap praktik kekuasaan.
Pernyataan ini merupakan kritik mahasiswa terhadap cara kekuasaan dijalankan, bukan kesimpulan yang dengan sendirinya membuktikan setiap tuduhan.
Karena itu, tuntutan yang disampaikan perlu ditanggapi melalui dialog terbuka, pemeriksaan fakta, serta penjelasan pemerintah yang dapat diuji publik.
Kritik terhadap Pejabat dan Supremasi Sipil
Salah satu poin yang disoroti mahasiswa adalah kompetensi pejabat negara dan praktik rangkap jabatan di lingkungan publik.
Dalam pandangan mereka, jabatan seharusnya dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan menjadi sarana mempertahankan kepentingan tertentu.
Kritik ini relevan dengan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Namun, agar tidak berhenti sebagai slogan, tuntutan pemberantasan inkompetensi perlu disertai ukuran yang jelas, seperti evaluasi kinerja, keterbukaan proses pengangkatan pejabat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan supremasi sipil dan hubungan antara kekuasaan dengan kritik publik. Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan agar pemerintah terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Di sisi lain, penguatan supremasi sipil perlu diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, dan pembagian kewenangan yang sesuai dengan prinsip demokrasi serta konstitusi.
Dari Demonstrasi ke Pengawalan Kebijakan
Tantangan terbesar setelah aksi bukan hanya memastikan tuntutan terdengar, melainkan menjaga agar isu yang dibawa tidak menghilang dari ruang publik.
Pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, dan kesehatan membutuhkan kebijakan konkret, indikator keberhasilan, serta evaluasi berkala.
Mahasiswa dapat memperkuat pengawalan dengan menyusun dokumen tuntutan yang terukur, mengadakan diskusi dengan pemangku kepentingan, dan memantau respons pemerintah.
Sementara itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melalui forum publik, kanal pengaduan resmi, serta pemantauan kebijakan berdasarkan data, bukan sekadar mengikuti arus perdebatan di media sosial.
Pemerintah dan aparat juga memiliki tanggung jawab untuk merespons aksi secara terbuka dan proporsional, termasuk menjaga keselamatan demonstran, pengguna jalan, serta masyarakat di sekitar lokasi.
Peserta aksi perlu menyampaikan aspirasi secara damai, menghindari provokasi, dan menghormati hak warga lain.
Hingga informasi dalam bahan berita ini disusun, rencana aksi dan isi tuntutan telah disampaikan oleh Kepresma Universitas Trisakti, tetapi belum terdapat keterangan mengenai hasil demonstrasi maupun respons resmi pemerintah terhadap Tritura tersebut.
Pada akhirnya, demokrasi tidak cukup diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik, tetapi juga dari kesediaan pemegang kekuasaan mendengar, menjelaskan keputusan, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan kepentingan publik.
Kutipan:
Akun Instagram @kepresmausakti
“Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat.”
“Atas nama pengabdian, ambisi dipelihara. Atas nama stabilitas, kritik dibungkam. Atas nama rakyat, kekuasaan dijalankan tanpa selalu mendengar jeritan mereka.”
Kepresma Universitas Trisakti
“Mereka bicara tentang demokrasi, tetapi gentar terhadap kritik. Menjanjikan kesejahteraan, tetapi membiarkan beban rakyat terus menumpuk. Menuntut kepercayaan, tetapi lupa bahwa kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan.”
3 Poin Penting:
- Mahasiswa Trisakti merencanakan aksi di Istana Negara: Kepresma Universitas Trisakti mengajak mahasiswa berkumpul di kampus Grogol, Jakarta Barat, mulai pukul 10.00 WIB pada 29 Oktober 2026.
- Tritura memuat tiga tuntutan utama: Pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan; pemberantasan inkompetensi serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik; dan penegakan supremasi sipil.
- Pengawalan kebijakan menjadi langkah berikutnya: Tuntutan perlu diikuti dialog, evaluasi berbasis data, dan transparansi pemerintah agar kritik mahasiswa dapat mendorong perubahan yang terukur.
