Bencana longsor yang menerjang Pelaga Eco Park, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (1/11/2026) malam, menyisakan persoalan serius bagi sektor pariwisata.
Dua tamu penginapan glamping, masing-masing seorang warga negara Indonesia (WNI) dan seorang warga negara asing (WNA), masih dinyatakan hilang setelah sejumlah bangunan penginapan hanyut terbawa derasnya arus sungai.
Peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keindahan wisata alam harus berjalan beriringan dengan standar keselamatan yang memadai.
Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali langsung turun tangan untuk mempercepat pencarian korban. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meninjau lokasi pada Senin (2/11/2026).
Adi Arnawa menyampaikan keprihatinannya sekaligus menegaskan bahwa keselamatan wisatawan merupakan tanggung jawab penting pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa reputasi destinasi wisata tidak cukup dibangun melalui promosi, tetapi juga harus didukung perlindungan nyata bagi pengunjung.
Pencarian Korban Longsor Bali dan Tantangan di Lapangan
Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Pelaga sejak Minggu sore diduga menjadi pemicu longsor sekitar pukul 23.00 Wita. Material tanah yang bergerak turut merusak bangunan penginapan dan menyeret sejumlah fasilitas ke aliran sungai.
Tim SAR gabungan kemudian membagi operasi pencarian menjadi tiga skema, mulai dari penyisiran titik longsor menggunakan anjing pelacak, penelusuran sungai dari bendungan selatan menuju utara, hingga pemeriksaan aliran air dari pintu bendungan ke arah selatan.
Strategi ini dilakukan untuk memperluas kemungkinan ditemukannya dua korban yang belum diketahui keberadaannya.
Koordinator Lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Ketut Wirajaya, menjelaskan bahwa proses pencarian menghadapi sejumlah kendala, terutama tumpukan material longsor dan akses jalan yang sempit sehingga alat berat ekskavator belum dapat menjangkau titik reruntuhan.
Petugas juga melakukan penyemprotan material menggunakan pompa milik BPBD Badung untuk membersihkan area yang dicurigai menjadi lokasi korban tertimbun.
Sejumlah barang, berupa satu unit ponsel, tiga kasur, dan sepasang sepatu merek CAT, ditemukan sekitar 200 meter dari arah hulu bendungan.
Namun, belum ada kepastian bahwa barang-barang tersebut merupakan milik korban. Hingga pencarian hari pertama, hasil operasi masih nihil.
Evaluasi Keamanan Wisata Alam Tidak Bisa Sekadar Formalitas
Dari sudut pandang pengelolaan pariwisata, kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi konsep pembangunan akomodasi di kawasan yang berdekatan dengan sungai dan lereng.
Adi Arnawa menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali keamanan kawasan wisata, khususnya wilayah utara Badung yang sedang dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan agrowisata. Ia menegaskan bahwa kepemilikan izin usaha tidak otomatis menghilangkan risiko bencana.
Artinya, pengawasan tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi harus menyentuh kondisi geografis dan kesiapan mitigasi di lapangan.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta juga menjelaskan bahwa tim gabungan melakukan penutupan bendungan di bagian utara untuk mengurangi debit air di sekitar lokasi pencarian.
Penyisiran direncanakan berlangsung secara rutin dari bendungan bagian hilir hingga lokasi kejadian. Jika dalam tujuh hari korban belum ditemukan, pemerintah bersama pihak keluarga akan melakukan sinkronisasi dan evaluasi lanjutan.
Langkah tersebut penting, tetapi ada pekerjaan yang tidak kalah mendesak, yakni memastikan setiap pengelola wisata memiliki peta risiko bencana, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta prosedur penghentian operasional ketika kondisi cuaca membahayakan.
Teknologi dan Mitigasi Bencana Harus Jadi Standar Wisata
Jika dilihat dari perspektif teknologi, kawasan wisata alam sebenarnya memiliki banyak peluang untuk meningkatkan keselamatan melalui pemanfaatan sistem pemantauan cuaca dan lingkungan.
Pengelola dapat menggunakan sensor curah hujan, alat pemantau ketinggian air sungai, sensor pergerakan tanah, hingga sistem peringatan dini berbasis digital.
Informasi dari perangkat tersebut dapat diteruskan secara langsung kepada pengelola dan petugas terkait ketika terdeteksi peningkatan risiko longsor atau banjir.
Selain itu, integrasi informasi cuaca dari BMKG dengan prosedur operasional penginapan dapat membantu menentukan kapan aktivitas wisata perlu dibatasi atau dihentikan sementara.
Teknologi memang tidak bisa mencegah seluruh bencana, tetapi dapat memberikan waktu tambahan untuk mengambil keputusan dan menyelamatkan nyawa.
Di sisi lain, wisatawan juga perlu lebih kritis sebelum memilih akomodasi yang menawarkan pengalaman menginap di tengah alam.
Pemandangan sungai, perbukitan, dan hutan memang menarik, tetapi aspek keselamatan seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Pengunjung perlu memperhatikan informasi cuaca, lokasi penginapan, ketersediaan jalur evakuasi, serta instruksi keselamatan dari pengelola.
Sementara itu, pemerintah perlu memperketat audit risiko kawasan wisata, mewajibkan simulasi evakuasi berkala, dan memastikan sistem peringatan dini benar-benar berfungsi.
Tragedi Pelaga Eco Park menjadi pengingat bahwa pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang menjaga keindahan alam dan mendatangkan wisatawan, melainkan juga memastikan setiap orang dapat menikmati perjalanan tanpa mengorbankan keselamatannya.
Statement:
I Wayan Adi Arnawa, Bupati Badung
“Sebagai daerah pariwisata, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan keselamatan siapa pun yang menginap maupun memanfaatkan fasilitas akomodasi wisata di Badung.”
3 Poin Pentin:
- Dua wisatawan masih hilang: Seorang WNI bernama Bangkit Mubarok (27) dan seorang WNA laki-laki berusia sekitar 40 tahun masih dalam pencarian setelah longsor menerjang kawasan glamping.
- Operasi SAR menghadapi kendala: Tim gabungan melakukan pencarian melalui tiga skema, tetapi material longsor dan akses jalan yang sempit menyulitkan proses evakuasi.
- Evaluasi keamanan wisata menjadi prioritas: Pemerintah perlu memperkuat mitigasi bencana, pengawasan kawasan rawan longsor, teknologi peringatan dini, serta standar keselamatan akomodasi wisata.
