Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) ini menjadi perhatian publik karena cakupannya tidak hanya menyentuh pengguna, tetapi juga pelaku industri dan perdagangan vape.
MUI menilai keputusan tersebut penting sebagai upaya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkoba.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada dampak negatif vape terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.
Menurutnya, perangkat rokok elektrik juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi zat terlarang.
Fatwa ini ditandatangani Asrorun bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Tiga Ketentuan: Pengguna hingga Pelaku Usaha
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, menggunakan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat-zat terlarang juga dihukumi haram. Ketiga, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
Asrorun menegaskan alasan tersebut dengan mengutip ketentuan pertama dalam fatwa kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026). Ia juga mengutip ketentuan kedua dan ketiga yang menegaskan larangan penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan vape.
Nikotin dan Risiko Penyalahgunaan Jadi Pertimbangan
MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lain yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna.
Dalam fatwa tersebut, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang dapat berasal dari tanaman tembakau maupun proses sintesis. Zat ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.
Selain persoalan kandungan nikotin, potensi penyalahgunaan perangkat vape menjadi perhatian tersendiri.
MUI menilai diperlukan langkah pencegahan agar perangkat tersebut tidak dimanfaatkan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
Melalui fatwa ini, Asrorun berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, dapat memahami ketentuan tersebut serta mempertimbangkan aspek kesehatan, lingkungan, dan perlindungan diri dari bahaya zat terlarang.
Pemerintah Didorong Perketat Pengawasan Vape
MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Pemerintah juga didorong mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, BNN, dan aparat penegak hukum.
BPOM diminta memperketat pengawasan produk serta berkoordinasi dengan BNN dalam pertukaran informasi dan penanganan vape.
Kementerian Perindustrian didorong mengevaluasi perizinan industri, sedangkan BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik.
MUI juga mengajak keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Statement:
Prof KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa
“Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, kami berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.”
3 Poin Penting:
-
MUI menetapkan penggunaan vape, penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang, serta produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagai sesuatu yang haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
-
Bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, kandungan nikotin yang bersifat adiktif, dan potensi penyalahgunaan perangkat menjadi dasar pertimbangan fatwa.
-
MUI mendorong pemerintah, BPOM, BNN, dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta meminta keluarga dan lembaga pendidikan melindungi generasi muda.
