Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan empat orang tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Fakta yang paling menyita perhatian adalah dugaan bahwa Listyo menjadi end user atau penerima akhir seluruh hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan bahwa masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian tindakan tersebut.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS), mantan pejabat Polri yang disebut telah dipecat.
Listyo Sigit Diduga Menentukan Target Penyadapan
Dari empat nama tersebut, peran Listyo Sigit menjadi sorotan utama. Suyudi menyampaikan bahwa mantan Kapolri itu diduga menentukan target penyadapan melalui perintah lisan maupun pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta.
Tidak hanya diduga memberikan arahan, Listyo juga disebut sebagai pihak yang menerima laporan akhir hasil penyadapan.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan dari bagian monitoring kepada Listyo dalam bentuk laporan harian dan analisis.
Rangkaian dugaan ini memperlihatkan pentingnya mengusut bukan hanya siapa yang menjalankan penyadapan, tetapi juga siapa yang memberikan persetujuan dan memanfaatkan informasi yang diperoleh.
Dugaan Rantai Komando hingga Penghapusan Data
Nama berikutnya adalah Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut pemaparan Suyudi, Eko yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi.
Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit dan diduga mendapatkan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Hal ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji untuk memastikan apakah prosedur dan kewenangan penyadapan telah dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Adapun Ahrie Sonta diduga menjadi pihak yang meneruskan perintah kepada operator untuk melaksanakan penyadapan.
Suyudi menyebut Ahrie juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan pihak berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Tidak berhenti di situ, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan log, sekaligus membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai perintah tersebut.
Transparansi Penyidikan Jadi Ujian bagi Institusi Polri
Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo membuka persoalan yang lebih luas mengenai pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Kewenangan tersebut pada dasarnya dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum, tetapi harus memiliki dasar hukum, prosedur, dan pengawasan yang jelas.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut individu, melainkan juga kredibilitas sistem pengawasan internal institusi kepolisian.
Kini, publik menunggu pembuktian atas seluruh dugaan yang disampaikan dalam rapat Komisi III DPR.
Proses hukum harus berjalan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap siapa pun yang memiliki jabatan tinggi.
Penting pula untuk membedakan antara dugaan penyidik dan fakta yang telah diputuskan pengadilan.
Pada akhirnya, penanganan perkara ini akan menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Statement:
Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.”
“Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.”
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.”
3 Poin Penting:
- Empat tersangka ditetapkan: Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta diduga memiliki peran berbeda dalam kasus penyadapan ilegal.
- Listyo disebut sebagai end user: Mantan Kapolri tersebut diduga menentukan target dan menerima hasil akhir penyadapan melalui rangkaian laporan.
- Dugaan penghapusan data: Ahrie Sonta disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara, log, serta pembubaran grup WhatsApp terkait aktivitas penyadapan.
