Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB.
Langkah ini menjadi peristiwa politik besar karena Gibran tercatat sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Mohammad Hatta.
Proses penyerahan surat berlangsung singkat. Gibran tiba di Kompleks DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima pimpinan MPR. Ia juga menyampaikan bahwa surat serupa sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, ketika ditanya mengenai alasan spesifik pengunduran diri, Muzani menegaskan, “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ.”
Prabowo Terima Pengunduran Diri, MPR Mulai Susun Tahapan
Sekitar tiga jam setelah menyerahkan surat, Gibran bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam pernyataan kepada wartawan, Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, tetapi tetap menghormatinya.
Ia juga menyebut Gibran menunjukkan sikap ksatria dan tanggung jawab.
Presiden turut menyinggung persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perdebatan hukum, seraya merujuk pada putusan hukum yang disebutnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem konstitusional Indonesia.
Sementara itu, MPR mulai menyiapkan tindak lanjut melalui rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut akan melibatkan fraksi-fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sejumlah agenda yang akan dibahas mencakup penjadwalan sidang paripurna, permintaan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden, pembentukan tim verifikasi berkas, serta penyusunan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga dijadwalkan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo untuk mencocokkan tahapan dan jadwal berikutnya.
Mekanisme Penggantian Wapres dan Bayang-Bayang Sejarah Bung Hatta
Pengunduran diri Gibran bukan berarti kursi wakil presiden langsung diisi pejabat lain. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden.
Proses pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima usulan presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Sebelum pemilihan, MPR juga perlu memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon yang diajukan.
Dalam catatan sejarah, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pertama yang mengundurkan diri.
Bung Hatta menyampaikan keputusannya melalui surat kepada Ketua DPR Sartono pada 1955, di tengah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
Setelah surat awal belum langsung disetujui, Hatta kembali menegaskan pengunduran dirinya melalui surat pada 23 November 1956.
DPR akhirnya menyetujui keputusan tersebut pada 30 November 1956, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Hatta resmi mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Perbandingan sejarah ini membuat keputusan Gibran menjadi salah satu momen politik yang akan mendapat perhatian panjang.
Respons Jokowi dan Peta Persaingan Kursi RI-2
Mantan Presiden Joko Widodo turut memberikan tanggapan dari kediamannya di Solo. Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan kepada putranya bahwa jabatan politik bukan sesuatu yang permanen.
Ia juga menilai dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa dan menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada masyarakat.
Di sisi lain, Gibran sempat kembali ke kediaman wakil presiden dan disambut staf serta sejumlah relawan yang datang untuk memberikan dukungan.
Mundurnya Gibran kini membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan kursi wakil presiden dapat menjadi momentum bagi partai politik untuk memperjuangkan kadernya.
Sejumlah nama pimpinan partai dan figur dari lingkaran pemerintahan berpotensi masuk dalam pembahasan politik.
Namun, tantangan Presiden Prabowo bukan hanya menentukan sosok pengganti, melainkan memastikan figur tersebut dapat menjaga keseimbangan koalisi, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas kerja kabinet.
Dengan demikian, proses penggantian wakil presiden akan menjadi ujian penting bagi komunikasi politik di tingkat nasional.
Statement:
Ahmad Muzani, Ketua MPR
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil.”
Joko Widodo, Presiden ke-7 RI
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara.”
Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan.”
3 Poin Penting:
- Gibran mengundurkan diri: Surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026 dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo.
- MPR menyiapkan proses pengganti: Presiden akan diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang paripurna MPR sesuai mekanisme konstitusi.
- Peta politik berpotensi berubah: Pengunduran diri Gibran membuka peluang persaingan antarkekuatan politik untuk mengisi posisi RI-2 hingga akhir masa jabatan.
