Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan riwayat pendidikan serta dokumen penyetaraannya.
Perkembangan ini membuat situasi politik nasional semakin dinamis.
Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Persoalan tersebut bermula dari gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan para pemohon.
Namun, dalam pertimbangannya, hakim MK menyoroti dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA.
Perbedaan antara penolakan gugatan dan penilaian terhadap dokumen inilah yang kemudian menjadi perhatian publik.
Putusan MK Soroti Dokumen Pendidikan Gibran
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyelesaian pendidikan setara SMA tidak membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Menurutnya, dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan di luar negeri. “Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan
Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Meski memberikan pertimbangan tersebut, MK menegaskan tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Hakim MK Adies Kadir menyampaikan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan dalam hal tersebut. Dengan demikian, putusan MK tidak mengabulkan permintaan untuk menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
MA Batalkan Surat Keterangan, DPR Mulai Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, Mahkamah Agung mengambil langkah berbeda melalui putusan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan.
MA mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus oleh majelis hakim yang diketuai Yulius bersama anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Perkembangan putusan dua lembaga peradilan tersebut turut memicu dinamika di parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, bahkan membagikan dokumen berisi tanda tangan para pengusul. Ia menyebut sudah ada sekitar 50 anggota DPR yang memberikan dukungan.
Jika berlanjut, usulan ini berpotensi menjadi babak baru dalam pembahasan politik dan pengawasan terhadap pemerintah.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Di tengah perkembangan tersebut, muncul kabar mengejutkan mengenai niat Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan tersebut saat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik setelah munculnya putusan MK dan MA.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan masukan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Gibran mengaku menghormati berbagai kritik dan aspirasi masyarakat terkait persoalan yang sedang berkembang.
Hingga informasi tersebut disampaikan, niat mundur itu masih menjadi pernyataan yang perlu dibedakan dari pengunduran diri resmi. Publik pun menantikan kejelasan langkah politik selanjutnya, termasuk perkembangan proses kelembagaan dan konstitusional.
Statement:
Adies Kadir, Hakim MK
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon.”
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani.”
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA.”
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.”
3 Poin Penting:
-
MK menolak gugatan PHPU: MK menyoroti keterbatasan bukti dokumen pendidikan Gibran, tetapi tidak mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasinya sebagai Wakil Presiden.
-
MA membatalkan surat keterangan penyetaraan: MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
-
Gibran menyampaikan niat mundur: Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran pernah menyampaikan keinginan mundur kepada Prabowo, tetapi belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri resmi telah dilakukan.
