Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik setelah muncul pembahasan mengenai mekanisme pergantian jabatan dalam pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur prosedur apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri.
Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan hanya melalui pernyataan lisan, tetapi membutuhkan surat pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme Konstitusional Jika Gibran Mundur
Yusril menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri, MPR dapat bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Selanjutnya, lembaga tersebut akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi tersebut.
Mekanisme ini menjadi bagian dari penerapan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa proses pengunduran diri memiliki tahapan administratif dan konstitusional yang harus dipenuhi sebelum jabatan dinyatakan kosong secara resmi.
Prabowo Diminta Ajukan Dua Calon Pengganti
Setelah kekosongan jabatan wakil presiden dinyatakan, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti.
Kedua kandidat tersebut harus disertai dokumen dan berkas persyaratan pencalonan untuk selanjutnya diproses dalam mekanisme pemilihan di MPR.
Dengan demikian, penentuan wakil presiden baru bukan dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat, melainkan melalui prosedur yang sudah ditetapkan konstitusi.
Ia juga menjelaskan bahwa MPR memiliki batas waktu 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan setelah menerima usulan Presiden.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Yusril Soroti Persoalan Keabsahan Ijazah Gibran
Selain membahas mekanisme pengunduran diri, Yusril turut menanggapi rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, langkah tersebut dinilai tidak lagi memiliki manfaat apabila substansi perkara yang diajukan sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung.
Ia berpandangan bahwa putusan MA yang telah final menjadi pertimbangan penting dalam persoalan tersebut.
Pernyataan ini merupakan pandangan Yusril terhadap rencana langkah hukum Gibran.
Sementara itu, persoalan mengenai keabsahan dokumen dan kemungkinan upaya hukum lainnya tetap perlu dilihat berdasarkan objek perkara, kewenangan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Gibran Disebut Memohon Waktu kepada Prabowo
Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.
Hal ini membuat perkembangan situasi politik semakin menarik karena terdapat dua hal yang berjalan beriringan, yakni wacana pengunduran diri dan upaya pembuktian dokumen secara hukum.
Dengan demikian, publik masih perlu mencermati perkembangan resmi dari pihak presiden, wakil presiden, dan MPR. Niat atau permohonan yang disampaikan belum dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden telah kosong secara konstitusional.
Statement:
Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya.”
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama.”
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.”
3 Poin Penting:
- Prosedur pengunduran diri: Pengunduran diri wakil presiden memerlukan pernyataan tertulis dan mekanisme konstitusional untuk menetapkan kekosongan jabatan.
- Pemilihan pengganti: Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.
- Status Gibran: Gibran disebut telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, tetapi juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
