Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan lingkungan yang terus berulang di Indonesia.
Meski sering dikaitkan dengan musim kemarau dan kondisi cuaca ekstrem, persoalan ini ternyata memiliki akar masalah yang jauh lebih kompleks.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 9 November 2026, sebanyak 1.534 hektare lahan di sejumlah wilayah masih dalam penanganan akibat karhutla, dengan 782 titik panas yang perlu dipadamkan.
Namun, apakah karhutla hanya disebabkan oleh faktor alam?
Pakar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Husnul Khitam, M.Si., M.A., menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata sebagai bencana ekologis.
Menurutnya, ada persoalan sosiologi lingkungan yang melibatkan hubungan manusia dengan alam, kepentingan ekonomi-politik, serta tata kelola sumber daya hutan yang belum seimbang.
Ketimpangan Sosial dan Kepentingan Ekonomi di Balik Api
Husnul menjelaskan bahwa faktor manusia atau antropogenik menjadi salah satu penyebab penting karhutla. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yakni kultural dan struktural.
Faktor kultural berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan di sekitar hutan, sedangkan faktor struktural mencakup ketimpangan penguasaan lahan, akses terhadap kawasan hutan, hingga pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam.
Ia menilai, kebakaran hutan yang telah terjadi sejak dekade 1970-an dan meningkat dalam dua dekade terakhir tidak bisa dilepaskan dari persoalan tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla seharusnya tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi.
Mengenal Istilah Bisnis Api dalam Pembukaan Lahan
Salah satu hal yang disoroti Husnul adalah praktik yang disebut sebagai “bisnis api”.
Istilah ini merujuk pada penggunaan pembakaran sebagai cara murah untuk membuka atau membersihkan lahan, terutama dalam aktivitas perkebunan dan industri berskala besar.
Komoditas seperti kelapa sawit, karet, serta tanaman industri kayu menjadi bagian dari aktivitas pemanfaatan lahan yang perlu diawasi agar tidak memicu kerusakan lingkungan.
Meski demikian, Husnul mengingatkan bahwa praktik pembukaan lahan oleh perusahaan besar tidak boleh disamakan begitu saja dengan sistem ladang berpindah yang dilakukan masyarakat adat.
Keduanya memiliki konteks dan tujuan berbeda. Pertanian tradisional umumnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan pembukaan lahan industri dapat berorientasi pada keuntungan ekonomi dalam skala besar.
Karena itu, penegakan aturan perlu mempertimbangkan konteks sekaligus memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik praktik tradisional untuk membenarkan pembakaran yang merusak.
Masyarakat Adat Bisa Menjadi Bagian dari Solusi
Untuk menjelaskan mengapa eksploitasi lingkungan terus berlangsung, Husnul menyinggung teori treadmill of production.
Teori tersebut menggambarkan bagaimana dorongan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan dapat membuat eksploitasi sumber daya alam terus berulang.
Dalam situasi seperti ini, upaya pencegahan karhutla membutuhkan pembenahan tata kelola hutan, pengawasan pembukaan lahan, serta kebijakan yang menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas.
Husnul juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dan komunitas yang tinggal di sekitar hutan. Pengalaman mereka dalam menjaga lingkungan dapat menjadi modal penting untuk konservasi dan mitigasi kebakaran.
Dengan demikian, masyarakat lokal tidak semestinya hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai mitra utama dalam menjaga kawasan hutan.
Statement:
Husnul Khitam, M.Si., M.A., Pakar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
“Karhutla yang terjadi sejak 1970-an dan meningkat dalam dua dekade terakhir merupakan produk dari ketimpangan sosial dan kontestasi ekonomi-politik.”
“Kita perlu banyak belajar dan menjadikan masyarakat adat sebagai model dan leading group karena mereka adalah kelompok masyarakat yang mempraktikkan konservasi dan berbagai praktik mitigasi atas risiko kerusakan lingkungan.”
3 Poin Penting:
- Karhutla memiliki akar masalah sosial: Kebakaran hutan tidak hanya dipengaruhi cuaca, tetapi juga ketimpangan penguasaan lahan dan kepentingan ekonomi-politik.
- Bisnis api perlu menjadi perhatian: Praktik pembakaran untuk membuka lahan berskala besar berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan perlu diawasi secara tegas.
- Masyarakat adat harus dilibatkan: Pengetahuan lokal dan praktik konservasi masyarakat sekitar hutan dapat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan karhutla.
