Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut saat menghadiri Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan para pemimpin dunia, ia menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat pencegahan kebakaran hutan, restorasi lingkungan, hingga penegakan hukum.
Hashim menjelaskan, perubahan iklim menghadirkan tantangan serius bagi Indonesia. Mulai dari kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, risiko kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat akibat fenomena El Nino berkepanjangan.
Dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat dan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi meluas ke negara tetangga melalui kabut asap lintas batas.
Puluhan Ribu Personel Dilibatkan dalam Pencegahan Karhutla
Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan bahwa pemerintah telah melibatkan lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal untuk membantu mencegah kebakaran hutan.
Selain memperkuat partisipasi warga, pemerintah juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 personel.
Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan kesiapsiagaan di kawasan rawan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memperkuat sistem perlindungan hutan melalui penambahan personel, teknologi peringatan dini, dan konservasi.
Restorasi Gambut dan Mangrove Jadi Perhatian
Selain memperkuat personel di lapangan, pemerintah juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah presiden.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekosistem yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Gambut dan mangrove bukan sekadar kawasan hijau, tetapi juga berperan dalam menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Hashim menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional harus berjalan beriringan dengan aksi iklim.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu mempertentangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan karena keduanya harus diwujudkan secara bersamaan.
Ia juga menyoroti kebutuhan lebih dari 285 juta penduduk Indonesia terhadap pangan, energi, lapangan kerja, air bersih, dan lingkungan yang aman.
Hutan Primer Tidak untuk Perluasan Pertanian
Dalam forum tersebut, Hashim turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri bernilai tambah, serta percepatan transisi menuju energi bersih.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah keputusan untuk tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan 400 ribu hektare hutan adat, dengan target meningkat menjadi 1,4 juta hektare pada 2029.
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung mata pencaharian berkelanjutan sekaligus memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga kawasan hutan.
Paparan Indonesia di COP31 menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah personel pemadam, tetapi juga dari konsistensi perlindungan hutan, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan.
Statement:
Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi
“Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional, serta berinvestasi dalam konservasi untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati.”
“Kami tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kami harus mewujudkan keduanya.”
“Kami juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi.”
3 Poin Penting:
- Penguatan personel karhutla: Pemerintah melibatkan lebih dari 25 ribu warga lokal dan meningkatkan jumlah polisi hutan serta petugas pemadam dari 8.000 menjadi 70.000 personel.
- Perlindungan ekosistem: Pemerintah memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove, memperluas kawasan lindung, serta meningkatkan konservasi dan sistem peringatan dini.
- Pembangunan dan aksi iklim berjalan bersama: Pemerintah menyatakan tidak akan memperluas pertanian ke hutan primer serta menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat pada 2029.
