Pemerintah menghadapi pekerjaan besar menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hanya dalam dua bulan terakhir.
Angka tersebut menjadi perhatian karena penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN.
Artinya, masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum pergantian tahun.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan karena hasilnya digunakan untuk membiayai belanja negara.
DJP Diprediksi Fokus Menagih Wajib Pajak Besar
Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, menilai strategi paling realistis untuk mengejar kekurangan tersebut adalah meningkatkan tingkat penagihan dan pembayaran pajak atau collection rate.
DJP diperkirakan akan memberi perhatian lebih kepada wajib pajak badan besar di sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.
Langkahnya dapat dilakukan dengan mencocokkan faktur, bukti potong, dan setoran untuk menemukan kewajiban yang belum dilaporkan atau dibayar secara penuh.
Irman menilai, mencari dan mendaftarkan wajib pajak baru dalam waktu singkat belum tentu menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan.
Proses tersebut membutuhkan waktu, sementara pemerintah hanya memiliki sisa dua bulan untuk mengejar target.
Coretax Bakal Jadi Andalan Pemeriksaan dan Penagihan
Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman.
Menurutnya, memperluas basis pajak dengan menyasar pelaku usaha yang belum terdaftar memang penting untuk jangka panjang, tetapi dampaknya terhadap penerimaan dalam waktu dekat kemungkinan terbatas.
Karena itu, DJP dinilai perlu memprioritaskan potensi kurang bayar dari wajib pajak yang sudah teridentifikasi.
Rizal memperkirakan pemeriksaan dan penagihan akan semakin intensif melalui pencocokan data sistem Coretax dengan informasi dari pihak ketiga.
Ia juga menyarankan agar DJP mendahulukan penagihan utang pajak yang sudah jatuh tempo dan memiliki peluang pelunasan.
Pemeriksaan baru sebaiknya difokuskan pada indikasi kurang bayar bernilai besar, mengingat proses pemeriksaan hingga pembayaran membutuhkan waktu.
Ekonom Ingatkan Pemerintah Jangan Terlalu Menekan Dunia Usaha
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut kebutuhan setoran Rp514 triliun pada November–Desember 2026 meningkat sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp458,6 triliun.
Kondisi ini menuntut percepatan penerimaan, tetapi ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar angka dengan memperbesar tekanan pemeriksaan.
Pengawasan perusahaan besar sebaiknya berbasis risiko dan bukti transaksi, terutama untuk mendeteksi penghindaran pajak, transaksi tidak wajar, serta tunggakan yang telah terverifikasi.
Syafruddin juga menekankan pentingnya perlakuan yang proporsional bagi pelaku usaha.
Perusahaan besar perlu diawasi secara tepat sasaran, sedangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan prosedur sederhana, kepastian aturan, serta perlindungan arus kas.
Ia turut mendorong percepatan restitusi yang sah dan transparansi proses pemeriksaan agar tidak menimbulkan sengketa administratif.
Mengejar Target Tanpa Mengorbankan Kepatuhan Pajak
Tantangan pemerintah kini bukan hanya mengumpulkan tambahan Rp514 triliun, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan adil dan akuntabel.
Penagihan utang yang telah jatuh tempo, pemeriksaan berbasis risiko, serta pemanfaatan data Coretax dapat menjadi langkah untuk mempersempit celah kepatuhan.
Di sisi lain, percepatan pengembalian pajak yang memang menjadi hak wajib pajak juga penting agar modal kerja perusahaan tidak tertahan.
Syafruddin mengingatkan bahwa tekanan berlebihan berpotensi mengganggu aktivitas produksi dan konsumsi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penerimaan pajak pada masa mendatang.
Karena itu, keberhasilan mengejar target seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya setoran dalam dua bulan terakhir, tetapi juga dari terjaganya kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang ditagih memang merupakan kewajiban yang sah, terukur, dan sesuai ketentuan.
Statement:
Suahasil Nazara, Menteri Keuangan
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga.”
Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas
“Tekanan berlebihan dapat mengurangi produksi, konsumsi, dan penerimaan masa depan. Negara memperoleh pajak lebih kuat ketika wajib pajak mampu tumbuh.”
3 Poin Penting:
-
Kekurangan penerimaan Rp514 triliun: Realisasi pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.
-
DJP diprediksi memperkuat penagihan: Fokus diarahkan pada wajib pajak yang sudah terdaftar, tunggakan jatuh tempo, dan potensi kurang bayar bernilai besar.
-
Kepatuhan harus tetap dijaga: Pemeriksaan perlu berbasis risiko, restitusi yang sah dipercepat, dan UMKM tetap mendapat kepastian aturan agar aktivitas usaha tidak terganggu.


