Realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Meski angkanya terbilang besar, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak kecil.
Ada sekitar Rp590,1 triliun penerimaan yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir untuk mendukung kebutuhan belanja negara hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, target tersebut menjadi tanggung jawab seluruh sektor penerimaan negara, mulai dari pajak, kepabeanan dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dari total kekurangan tersebut, sektor perpajakan menjadi penyumbang target terbesar karena masih harus mengumpulkan Rp514 triliun.
Kondisi ini membuat kinerja penerimaan pajak pada November dan Desember menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal.
Penerimaan Pajak Jadi Tantangan Terbesar
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Suahasil menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk mencapai target penerimaan tersebut.
Berdasarkan catatan hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target outlook akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.
Angka tersebut menunjukkan masih ada selisih Rp514 triliun yang harus dikejar. Jika dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, pemerintah masih membutuhkan upaya ekstra agar penerimaan pajak tidak semakin tertinggal.
PNBP Sudah Melampaui Target, Kepabeanan Masih Berproses
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target. Sementara itu, PNBP justru menunjukkan performa lebih positif dengan realisasi Rp551,8 triliun atau mencapai 120,2% dari target.
Capaian PNBP ini turut ditopang oleh sejumlah penerimaan, termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia (BI).
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah masih berharap seluruh komponen penerimaan negara dapat mencapai sasaran hingga akhir 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa penerimaan negara bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber pembiayaan berbagai program dan pelayanan publik.
Kepatuhan Pajak dan Pengelolaan APBN Perlu Berjalan Seimbang
Dari sudut pandang masyarakat, tantangan pemerintah dalam mengejar penerimaan pajak perlu dilihat lebih luas.
Peningkatan penerimaan memang penting untuk menjaga pembiayaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Namun, upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan transparansi pengelolaan anggaran dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara.
Kepatuhan pajak idealnya tumbuh karena masyarakat memahami manfaatnya, bukan semata-mata karena kewajiban administratif.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan strategi optimalisasi penerimaan berjalan seimbang dengan pengawasan, kemudahan administrasi perpajakan, serta penegakan aturan yang adil.
Dua bulan terakhir 2026 akan menjadi periode penting untuk mengukur kemampuan pemerintah menjaga target fiskal. Seperti disampaikan Suahasil, pemerintah berharap seluruh komponen penerimaan dapat memenuhi sasaran akhir tahun.
Statement:
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menkeu RI
“Untuk sisa November-Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun.”
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga.”
“Kita lihat pencapaian target akhir tahun moga-moga bisa kita penuhi (semua).”
3 Poin Penting:
-
Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun: Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan negara sudah mencapai 83% dari target.
-
Pajak masih harus mengejar Rp514 triliun: Penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari outlook akhir tahun.
-
PNBP melampaui target: Realisasi PNBP mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2%, sedangkan kepabeanan dan cukai baru mencapai 79,5%.
