Terlibat Kasus Penculikan-Pembunuhan, Mahasiswa UGM Dinonaktifkan dari Kegiatan Akademik

Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menonaktifkan Dwi Hartono (DH), salah satu tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) bank di Jakarta Pusat.

Penonaktifan ini berlaku untuk seluruh kegiatan akademik di Semester Gasal 2025/2026.

Menurut keterangan resmi dari UGM, DH adalah mahasiswa baru Semester I Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Kampus Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah UGM mengonfirmasi statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan Muhammad Ilham Pradipta (37).

Dukungan Kampus Atas Proses Hukum

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menyatakan bahwa penonaktifan ini adalah bentuk dukungan kampus terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

UGM juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Selain menonaktifkan DH, UGM juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta.

Pihak kampus mengecam keras segala bentuk kekerasan yang berujung pada kematian korban dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Sementara itu, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa DH adalah seorang pengusaha bimbingan belajar online. Namun, motif di balik kasus ini masih didalami oleh penyidik.

Sebagai informasi, korban ditemukan tewas di area persawahan di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (21/8).

Dari hasil pemeriksaan, korban diduga meninggal karena kekerasan benda tumpul dan kekurangan oksigen. Sejauh ini, 15 orang telah ditangkap terkait kasus ini, termasuk DH yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah.

Statement:

Pernyataan resmi UGM

“Penonaktifan (DH) sebagai bentuk dukungan UGM terhadap proses hukum dan penyelidikan yang tengah berlangsung.”

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana

“UGM mengecam keras segala bentuk kekerasan yang berakibat pada wafatnya almarhum dan mendukung penegakan proses hukum yang transparan dan berkeadilan.”