Setiap gigitan makanan yang kita santap hari ini adalah hasil dari sistem rumit bernama ketahanan pangan. Itulah kenapa, saban tahunnya setiap tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia, guna terus mengingatkan betapa pentingnya elemen kelayakan pangan bagi masyarakat dunia.
Dalam satu dekade terakhir, isu ini telah bergeser dari sekadar masalah lokal menjadi isu geopolitik dan kemanusiaan yang sangat mendesak.
Di tengah gejolak iklim, konflik global, dan ketidakpastian ekonomi, setiap negara—termasuk Indonesia—berjuang memastikan warganya tidak tidur dalam kelaparan.
Membicarakan ketahanan pangan adalah membicarakan kelangsungan hidup, dan ini menyentuh lapisan terdalam dari empati kemanusiaan kita.
Posisi Indonesia di Peta Global Indonesia, sebagai negara agraris dan kepulauan, memegang peran penting. Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis oleh The Economist Impact, perjalanan Indonesia menunjukkan grafik naik turun yang penuh tantangan.
Pada tahun 2022, skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia mencapai 60,2, meningkat tipis dari tahun 2021, namun masih berada di peringkat ke-69 dari 113 negara. Angka ini berada di bawah rata-rata global (62,2) dan rata-rata Asia Pasifik (63,4).
Ini menunjukkan bahwa di tengah upaya besar, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kita setara dengan standar regional dan global.
Perjalanan Sedekade: Dari Angka 52.5 Menuju 60.2
Garis Waktu Kritis Indeks Ketahanan Pangan (GFSI) Indonesia:
Kenaikan skor yang menjanjikan melihat data sepuluh tahun terakhir (2012-2022), skor GFSI Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang positif, bergerak dari 52.5 menjadi 60.2.
Kenaikan ini adalah cerminan dari kebijakan yang fokus pada peningkatan keterjangkauan pangan (akses ekonomi).
Keterjangkauan pangan menjadi salah satu indikator terkuat Indonesia dengan skor yang cukup baik (sekitar 81,4), menandakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki daya beli yang memadai untuk mengakses bahan makanan pokok.
Di balik skor total yang meningkat, Indonesia masih lemah pada dua sub-indikator krusial: Ketersediaan Pangan (skor 50,9) dan Kualitas & Keamanan Nutrisi (skor 56,2).
Ketersediaan yang kurang baik ini tercermin dari defisit komoditas tertentu, seperti daging sapi, yang mengharuskan Indonesia terus bergantung pada impor.
Selain itu, fokus yang terlalu berlebihan pada beras dikhawatirkan mengancam diversifikasi pangan dan gizi masyarakat secara keseluruhan.
Menghadapi Badai Geopolitik dan Perubahan Iklim
Ancaman eksternal yang tak terhindarkan dari ketahanan pangan Indonesia tentu tidak hanya ditentukan oleh faktor internal.
Gejolak global, mulai dari konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok pupuk dan gandum hingga perubahan iklim yang ekstrem, menjadi tantangan nyata.
Bencana alam seperti banjir dan kekeringan kini lebih rentan menyebabkan gagal panen (puso) dan ketidakpastian produksi. Ini adalah pertarungan melawan elemen alam dan ketidakstabilan global.
Krisis lahan dan infrastruktur petani kecil di sisi internal, masalah terbesar dalam sedekade terakhir adalah krisis lahan.
Lahan pertanian semakin terdegradasi kualitasnya akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan erosi. Petani kecil, yang merupakan tulang punggung pangan nasional, juga seringkali terpinggirkan dan kehilangan akses ke lahan produktif.
Selain itu, banyak infrastruktur penting seperti bendungan dan irigasi mengalami kerusakan atau kurang terurus, yang membuat petani menderita paling parah saat musim kemarau.
Solusi Jangka Panjang: Dari Irigasi Hingga Diversifikasi
Pembangunan infrastruktur sebagai benteng salah satu solusi nyata yang telah dikerjakan pemerintah dalam sedekade terakhir adalah fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur air.
Pembangunan bendungan dan sarana irigasi menjadi prioritas untuk mengurangi kerentanan terhadap kekeringan.
Meskipun pembangunan satu bendungan membutuhkan waktu 4-5 tahun, upaya ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas pasokan air, yang merupakan nyawa bagi sektor pertanian.
Mengubah pola konsumsi melalui diversifikasi untuk mengatasi masalah gizi dan fokus berlebihan pada beras, diversifikasi pangan menjadi solusi strategis.
Pemerintah mendorong konsumsi pangan lokal, seperti ubi kayu (diolah menjadi tepung mocaf) atau hasil perikanan, untuk mengurangi ketergantungan pada terigu dan beras.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperkuat gizi, tetapi juga memberdayakan petani lokal dengan komoditas non-beras.
Penguatan Institusi dan Peran Teknologi
Teknologi dan pendekatan holistik dalam aspek kelembagaan, solusi berfokus pada penguatan institusi dan kebijakan pertanian.
Inisiatif seperti pertanian presisi yang menggunakan teknologi modern, dan program penyuluhan kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan (rotasi tanaman, agroforestri) menjadi kunci.
Ada pula upaya rekayasa sosial-ekonomi seperti usahatani korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi petani skala kecil.
Perlindungan petani dan cadangan pangan pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan melalui kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kebijakan ini diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022, bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan akses yang merata.
Selain itu, berbagai bentuk dukungan pembiayaan, seperti subsidi pupuk, KUR pertanian, dan fasilitas pembukaan lahan, menjadi penopang ekonomi bagi para petani di lapangan.
Etos Kedaulatan Pangan: Kekuatan Negara
Pilar kekuatan bangsa pada akhirnya, ketahanan pangan adalah masalah etos dan kedaulatan. Ini bukan hanya tentang berapa banyak beras yang diproduksi, tetapi seberapa mandiri kita menghadapi gejolak global.
Tantangan di depan—terutama ketidakpastian iklim dan ketimpangan produksi—meminta kita semua untuk berinvestasi lebih dalam pada petani, teknologi, dan infrastruktur.
Setiap warga negara memiliki peran, dimulai dari menghargai pangan dan mendukung diversifikasi.
Statement:
Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (mengutip pernyataan Astera Primanto Bhakti) dan Mantan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo)
“Data menunjukkan bahwa produksi gabah kering giling turun 9% dari tahun 2018 ke 2023. Ketimpangan antara produksi dan konsumsi ini memang membuat pemerintah harus mengambil kebijakan impor beras sebagai solusi jangka pendek,”
“..Namun, kita tentu tidak bisa terus bergantung pada impor. Kita harus bangkit dan memperkuat kembali swasembada pangan yang pernah kita capai. Pemerintah akan tetap berada di jalur yang benar dalam membangun kekuatan pangan nasional, karena ketahanan pangan adalah kekuatan negara dan bangsa.”
