All-in demi Papua Damai dan Sejahtera: Kapolri-Panglima Ikut Kumpul, Nge-gas Enam Fokus Pembangunan

Jumat, 12 Desember 2025

Trans Papua (tribunnews)

Isu keamanan di Papua emang nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, dalam upaya percepatan pembangunan dan penguatan Otonomi Khusus (Otsus), Presiden Prabowo Subianto ngambil langkah strategis dengan melibatkan langsung petinggi keamanan negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ngasih kabar kalau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima Jenderal Agus Subiyanto juga bakal hadir dalam pertemuan penting minggu depan.

Pertemuan yang ngumpulin kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua nggak cuma soal infrastruktur, tapi juga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjamin lingkungan yang kondusif bagi semua program pembangunan yang akan dijalankan.

Mandat Besar untuk Komite dan Sinergi Keamanan

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan agar Komite Percepatan Pembangunan Papua mendapatkan arahan resmi dari Presiden.

Mandat ini mencakup framework kerja dan prioritas yang harus dikerjakan Komite. Salah satu dari enam fokus utama yang ditekankan adalah keamanan dan ketertiban, yang jelas nyambung banget sama peran Kapolri dan Panglima.

Sinergi antara Komite, jajaran kementerian/lembaga, dan aparat keamanan ini krussial banget. Nggak mungkin pembangunan pendidikan dan kesehatan bisa jalan lancar tanpa ada jaminan keamanan di lapangan.

Enam Pilar Kesejahteraan dan Pendidikan Jadi Prioritas

Tito Karnavian ngebocorin kalau ada enam fokus utama yang dijadiin prioritas buat Papua, yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, keamanan, dan ketertiban.

Ini adalah pilar-pilar penting yang secara langsung nyentuh kesejahteraan masyarakat asli Papua. Prioritas pada pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen untuk ningkatin kualitas sumber daya manusia (SDM) di sana.

Komite Percepatan Pembangunan Papua yang udah dilantik Presiden Prabowo, menurut Tito, bertugas melakukan harmonisasi program antara kementerian/lembaga di pusat dengan enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua.

Harmonisasi ini penting banget biar nggak ada lagi program yang tumpang tindih atau nggak sesuai sama kebutuhan spesifik di daerah.

Kolaborasi Pusat-Daerah dan DPD RI

Tito nambahin kalau dirinya, sebagai anggota pengarah, bakal minta Komite untuk kerja sama erat dengan DPD RI, khususnya buat nampung masalah-masalah dan aspirasi yang dateng dari Dapil Papua.

Ini adalah langkah inklusif yang ngajak lembaga legislatif ikut nimbrung dalam proses percepatan pembangunan.

Dengan ngumpulin semua stakeholder kunci—dari level daerah, pusat (Menko/Menteri), hingga keamanan—Presiden Prabowo ngasih pesan kuat bahwa penanganan Papua adalah isu nasional yang membutuhkan pendekatan all-in.

Harapannya, harmonisasi program ini bisa ngasih dampak nyata di lapangan, bikin Papua nggak cuma aman, tapi juga sejahtera dan mandiri.

Statement:

Tito Karnavian, Mendagri

“Enam ini yang, untuk kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk yaitu Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Itu yang akan melakukan harmonisasi program antara kementerian lembaga di pusat dengan enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.”

3 Poin Penting:

  1. Keterlibatan Petinggi Keamanan: Pertemuan yang akan dipimpin Presiden Prabowo turut dihadiri oleh Kapolri dan Panglima TNI, menunjukkan bahwa aspek keamanan dan ketertiban menjadi bagian integral dari strategi percepatan pembangunan di Papua.

  2. Harmonisasi Program Lintas Sektor: Komite Percepatan Pembangunan Papua bertugas mengharmonisasi program enam sektor prioritas (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial, Keamanan, Ketertiban) antara kementerian di pusat dan pemerintah daerah di enam provinsi/42 kabupaten/kota.

  3. Fokus SDM dan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jelas mengarah pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan jaminan keamanan.

Bagikan :

ARTIKEL TERKAIT

ARTIKEL POPULER

24 Jam Terakhir

Sepekan Terakhir