Search

Anggaran MBG Turun, Pemerintah Tegaskan Bukan Dipotong! Menkeu Bongkar Alasan Sebenarnya

makan menu mbg [dok. Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto]

Pemerintah akhirnya memberikan penjelasan terkait penyusutan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran program unggulan tersebut.

Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah penyesuaian anggaran karena adanya pembenahan tata kelola yang membuat pelaksanaan program semakin efisien.

Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam acara CNBC Indonesia Financial Forum di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa perubahan kebutuhan anggaran merupakan dampak dari perbaikan sistem operasional yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan karena pemerintah mengurangi komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Bukan Dipotong, Anggaran MBG Disebut Menyesuaikan

Suahasil menekankan bahwa pembenahan tata kelola menjadi faktor utama di balik penyesuaian anggaran MBG. Dengan sistem yang semakin tertata, kebutuhan biaya operasional dapat ditekan tanpa harus menghilangkan tujuan utama program.

Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan pemerintah bahwa efisiensi anggaran tidak otomatis berarti pengurangan kualitas maupun cakupan manfaat program.

BGN Benahi Penyaluran hingga Evaluasi Petugas MBG

Salah satu langkah pembenahan yang dilakukan BGN adalah memfokuskan penyaluran makanan bergizi selama hari sekolah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari pengaturan operasional agar distribusi makanan lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Selain itu, BGN juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan unit pelayanan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, BGN turut menurunkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai petugas dalam pelaksanaan program MBG.

Penugasan tersebut disertai evaluasi yang ketat agar pengawasan dan pelaksanaan di lapangan semakin optimal. Berbagai langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan sekaligus mengendalikan kebutuhan biaya operasional.

Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun

Suahasil menyebut proses pembenahan tata kelola akan terus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem yang semakin baik, kebutuhan alokasi anggaran nantinya akan menyesuaikan kondisi operasional di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran program MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus yang tercatat Rp134,19 triliun dan September sebesar Rp153,19 triliun.

Data ini memperlihatkan bahwa penyerapan anggaran MBG terus mengalami kenaikan sepanjang periode tersebut, meskipun pemerintah melakukan penyesuaian kebutuhan biaya melalui pembenahan tata kelola.

Statement:

Suahasil Nazara, Menteri Keuangan (Menkeu) 

“Bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada, tetapi dia (anggaran) menyesuaikan saja karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien.” 

“Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan continuous dan nanti kebutuhan anggarannya kemudian menyesuaikan saja.”

3 Poin Penting:

  • Tidak ada pemotongan anggaran MBG: Menkeu Suahasil Nazara menyebut perubahan anggaran sebagai penyesuaian akibat peningkatan efisiensi.
  • BGN melakukan pembenahan: Perbaikan mencakup jadwal penyaluran, verifikasi dan validasi SPPG, serta evaluasi petugas SPPI.
  • Realisasi mencapai Rp173,2 triliun: Penyerapan anggaran MBG hingga 31 Oktober 2026 terus meningkat dibandingkan Agustus dan September.
Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST