Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI mendapat sambutan positif dari Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho.
Menurutnya, regulasi ini menjadi momentum penting untuk mengubah arah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selama ini, penegakan hukum dinilai terlalu berorientasi pada hukuman penjara, sementara pengembalian uang hasil kejahatan kepada negara belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
Hardjuno menilai keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya diukur dari lamanya pelaku mendekam di balik jeruji besi, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan.
Menurutnya, jangan sampai koruptor selesai menjalani hukuman, tetapi masih bisa menikmati kekayaan hasil kejahatannya.
Bukan Sekadar Penjara, Keuntungan Koruptor Harus Dihilangkan
Hardjuno menjelaskan, hukuman penjara saja belum tentu memberikan efek jera secara optimal apabila pelaku masih dapat mempertahankan keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan.
Karena itu, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan hasil kejahatan tidak lagi bisa dinikmati pelaku, keluarga, maupun pihak lain yang terlibat dalam penyembunyian kekayaan ilegal.
Meski menyambut pengesahan regulasi tersebut, Hardjuno mengingatkan masih ada sejumlah ketentuan yang perlu dicermati.
Aspek perlindungan hak milik, kepastian hukum, serta batas kewenangan negara dalam merampas aset harus diperhatikan secara serius.
Ia juga menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menemukan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Harta Keluarga Koruptor Bisa Jadi Sorotan, tetapi Hak Pihak Ketiga Harus Dilindungi
Salah satu poin penting yang disoroti Hardjuno adalah kemungkinan aset hasil korupsi dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan.
Menurutnya, perpindahan kepemilikan tidak seharusnya menjadi cara untuk menghindari perampasan apabila aset tersebut terbukti berasal dari tindak pidana.
Bahkan, kematian seorang koruptor tidak otomatis membuat kekayaan hasil kejahatan berubah menjadi warisan yang sah untuk dinikmati keluarganya.
Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga tetap wajib diberikan. Harta keluarga atau pihak lain yang diperoleh secara sah dan dengan iktikad baik tidak boleh ikut dirampas tanpa dasar pembuktian yang jelas.
Pengelolaan Aset Rampasan Jangan Sampai Jadi Ladang Korupsi Baru
Selain persoalan penyitaan, Hardjuno turut menyoroti rencana pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset.
Ia meminta kedua lembaga tersebut memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang tegas agar tidak bertabrakan dengan institusi penegak hukum yang sudah ada.
Transparansi juga menjadi syarat penting supaya proses pengelolaan aset hasil perampasan dapat diawasi masyarakat.
Hardjuno juga menilai masa transisi sekitar satu tahun sebelum undang-undang berlaku efektif perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi aturan teknis, memperkuat kesiapan lembaga, dan memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan seimbang.
Dengan demikian, UU Perampasan Aset diharapkan bukan sekadar menjadi instrumen penyitaan kekayaan, melainkan juga memperkuat pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Statement:
Hardjuno Wiwoho, Pengamat Hukum dan Pembangunan
“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan.”
“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya.”
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan.”
3 Poin Penting:
-
Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penjara: UU Perampasan Aset diharapkan membantu mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara.
-
Hak keluarga dan pihak ketiga tetap dilindungi: Aset yang terbukti berasal dari korupsi dapat dirampas, tetapi harta yang diperoleh secara sah dan beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan.
-
Pengelolaan aset harus transparan: Badan pengelola dan pengawas perlu memiliki kewenangan jelas agar tidak memunculkan praktik penyimpangan baru.


![makan menu mbg [dok. Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto]](https://genlink.co.id/wp-content/uploads/DXvKZCMXwL.jpeg-300x169.webp)
