Angin Segar Kebebasan Pers: MK Putuskan Wartawan Gak Bisa Langsung Dipolisikan

Kabar gembira buat kamu yang bergelut di dunia kreatif dan jurnalistik. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membacakan putusan bersejarah yang bikin profesi wartawan makin aman dari ancaman kriminalisasi.

Dalam sidang yang digelar pada Senin (19/1/2026), MK mengabulkan sebagian uji materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

Langkah hukum ini diambil karena selama ini frasa “perlindungan hukum” dalam UU Pers dianggap cuma sebatas kata-kata manis tanpa taring yang nyata.

Dengan adanya Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, standar perlindungan bagi pencari berita kini menjadi lebih jelas dan konkret.

Hal ini tentu menjadi oase di tengah kekhawatiran para jurnalis muda akan bayang-bayang tuntutan hukum saat sedang kritis mengawal isu publik.

Mekanisme Dewan Pers Jadi Prioritas Sebelum Masuk Ranah Hukum

Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan kini wajib dimaknai secara luas, termasuk dalam hal penerapan sanksi pidana maupun perdata.

Intinya, jika ada sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, pihak yang keberatan tidak boleh langsung “main lapor” ke polisi atau menggugat ke pengadilan.

Semua harus melalui jalur internal di Dewan Pers terlebih dahulu sebagai bagian dari penerapan restorative justice.

Mekanisme seperti hak jawab, hak koreksi, dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik menjadi syarat mutlak yang harus dilewati.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa tanpa pemaknaan yang jelas, pasal tersebut berpotensi menjadi “pasal karet” yang langsung menjerat wartawan tanpa melalui prosedur profesi yang semestinya.

Kini, Dewan Pers punya peran sentral sebagai penengah utama sebelum masalah ditarik ke meja hijau.

Menghindari Kriminalisasi dan Menjamin Keadilan Jurnalistik

Mahkamah berpendapat bahwa selama ini Pasal 8 UU Pers bersifat deklaratif saja tanpa konsekuensi perlindungan yang riil di lapangan.

Dengan pemaknaan baru ini, MK memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya secara sah wajib mengedepankan prinsip perlindungan pers.

Hal ini bertujuan agar karya jurnalistik tidak serta-merta dijadikan objek tuntutan hukum pidana atau perdata secara prematur.

Meski putusan ini disambut hangat, terdapat dinamika menarik di internal MK. Hakim Konstitusi Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Namun, suara mayoritas tetap memenangkan perlindungan yang lebih kuat bagi pers. Perjuangan IWAKUM yang diwakili oleh Irfan Kamil dan Ponco Sulaksono akhirnya membuahkan hasil untuk menghapus multitafsir yang selama ini merugikan profesi jurnalis.

Era Baru Perlindungan Profesi di Tengah Tantangan Zaman

Putusan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga dengan kepastian hukum yang kokoh.

Wartawan kini bisa lebih fokus memproduksi karya jurnalistik yang berkualitas tanpa harus dihantui rasa takut akan kriminalisasi dadakan.

Pemaknaan konstitusional ini menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin membungkam pers melalui jalur hukum yang tidak sesuai prosedur.

Kedepannya, sinergi antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers diharapkan semakin solid dalam mengimplementasikan putusan ini.

Bagi anak muda yang ingin terjun ke dunia pers, aturan main yang lebih adil ini menjadi modal penting untuk terus menyuarakan kebenaran.

Pers yang terlindungi bukan berarti kebal hukum, melainkan tunduk pada mekanisme etik yang profesional sebelum berhadapan dengan hukum negara.

Statement:

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam persidangan di Gedung MK

“Apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah, maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU 40/1999.”

3 Poin Penting:

• Prioritas Jalur Dewan Pers: Sengketa karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan pertimbangan Dewan Pers sebelum masuk ranah pidana/perdata.

• Prinsip Restorative Justice: MK mengedepankan perdamaian dan penyelesaian etik untuk melindungi wartawan yang menjalankan tugasnya secara sah.

• Penghapusan Multitafsir Pasal 8: Frasa perlindungan hukum dalam UU Pers kini memiliki kekuatan hukum mengikat yang konkret guna mencegah kriminalisasi wartawan.