Arab Saudi, Turki, dan Pakistan Aktifkan Pakta Pertahanan Makkah di Tengah Konflik Houthi

Kerja sama pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan melalui Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah atau Mecca Joint Defense Agreement mulai memasuki tahap implementasi.

Langkah ini berlangsung ketika konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman kembali memanas.

Berdasarkan perjanjian tersebut, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya, sehingga membuka peluang koordinasi pertahanan bersama.

Perjanjian itu ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 7 Agustus 2026.

Meski demikian, Turki dan Pakistan sebelumnya belum terlibat langsung dalam operasi tempur Arab Saudi karena struktur komando dan mekanisme operasional aliansi masih dikembangkan.

Situasi mulai berubah setelah pertemuan darurat para pejabat pertahanan, luar negeri, dan pimpinan militer ketiga negara di Riyadh pada Senin (5/10/2026).

Aliansi Pertahanan Makkah Mulai Bergerak

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Riyadh, Turki dan Pakistan menyatakan kesiapan untuk menerapkan komitmen pertahanan secara nyata.

Dukungan yang dibahas mencakup penyediaan personel, kemampuan militer, serta mekanisme pengerahan cepat untuk membantu pertahanan Arab Saudi.

Pertemuan tersebut juga menetapkan Letnan Jenderal purnawirawan Pakistan Nauman Mahmood sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi dengan masa jabatan tiga tahun.

Peneliti senior keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI), Burcu Ozcelik, menilai langkah ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas perjanjian tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa detail pengerahan pasukan dan cakupan misi belum diumumkan secara terbuka.

Kekuatan Militer Besar, tetapi Risiko Tetap Mengintai

Mengacu pada peringkat Global Firepower 2026 yang disebut dalam laporan, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki secara kolektif memiliki sekitar 1,4 juta personel militer aktif, sekitar 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, serta lebih dari 340 aset angkatan laut.

Modal tersebut menunjukkan besarnya kapasitas militer yang dapat dikoordinasikan ketiga negara. Meski begitu, kekuatan aliansi tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan peralatan, tetapi juga oleh kejelasan komando, pembagian tugas, serta tujuan operasi.

Ancaman di lapangan masih berlangsung. Pada Rabu (7/10/2026), Arab Saudi dilaporkan berhasil mencegat sebuah rudal balistik di wilayah utara Riyadh.

Pada pekan yang sama, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi melancarkan operasi untuk merebut kembali wilayah di sepanjang pantai Laut Merah, terutama di sekitar Selat Bab el-Mandeb dan kota Mokha.

Arab Saudi juga dilaporkan melancarkan serangan udara untuk mendukung operasi tersebut.

Turki Dorong Dialog dan Hadapi Kritik Politik

Meski menyatakan dukungan pertahanan, Turki belum mengumumkan secara terperinci bentuk pengerahan militernya. Sebagai anggota NATO, keputusan keterlibatan militer Turki berpotensi membawa implikasi strategis yang lebih luas.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa pembahasan di Riyadh tidak hanya berfokus pada opsi militer.

Di dalam negeri, perjanjian tersebut menuai kritik dari kalangan oposisi karena dinilai belum memperoleh persetujuan parlemen sebagaimana dipersoalkan berdasarkan konstitusi Turki.

Anggota parlemen dari Istanbul, Namik Tan, mempertanyakan proses pemberlakuannya. Laksamana purnawirawan Turki Yani Bagcioglu juga memperingatkan risiko serangan terhadap pasukan Turki maupun kapal komersial yang terkait dengan negara tersebut.

Pakistan Berada di Posisi Sulit di Tengah Ketegangan Regional

Pakistan juga menghadapi dilema dalam menerapkan perjanjian ini.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menyampaikan kepada Geo News pada Senin (5/10/2026) bahwa Pakistan dan Turki akan berperan sebagai pihak pendukung, termasuk melalui kegiatan pengintaian dan tugas lainnya, sementara pasukan Arab Saudi menjalankan operasi tempur.

Analis keamanan Pakistan, Imtiaz Gul, mengatakan bahwa dukungan pertahanan Islamabad kepada Riyadh bukan hal baru.

Namun, keterlibatan dalam konflik melawan Houthi berpotensi memengaruhi hubungan Pakistan dengan Iran, yang disebut mendukung kelompok tersebut.

Menurut Gul, dukungan militer terhadap Arab Saudi dapat mempersulit posisi Pakistan sebagai mediator dalam konflik Amerika Serikat dan Iran.

Sementara itu, analis konflik Yaman yang berbasis di Washington, Hisham Al-Omeisy, memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing di daratan Yaman dapat menjadi bumerang.

Langkah tersebut, menurutnya, berpotensi memperkuat narasi perlawanan Houthi terhadap pihak asing sekaligus meningkatkan perekrutan anggota kelompok itu.

Statement:

Burcu Ozcelik, Peneliti senior keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI)

“Turki dan Pakistan tentu akan berupaya memperkuat posisi Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi ancaman Houthi dan menunjukkan bahwa Perjanjian Makkah mampu melewati tantangan nyata pertamanya dan menjadi aliansi yang mengubah dinamika ini semua.”

Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki

“Kami juga mendiskusikan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui dialog.”

Namik Tan, Anggota parlemen dari Istanbul

“Bagaimana mungkin perjanjian pertahanan bersama Makkah tersebut dapat berlaku dan dijalankan tanpa terlebih dahulu diajukan kepada parlemen Turki untuk mendapatkan persetujuan?”

Imtiaz Gul, Analis keamanan Pakistan

“Kontribusi Pakistan dalam pertahanan Arab Saudi bukanlah hal baru. Mekanisme seperti ini sudah berlangsung selama enam dekade.”

3 Poin Penting:

• Perjanjian Pertahanan Makkah mulai diterapkan: Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memperkuat koordinasi setelah pertemuan darurat di Riyadh pada 5 Oktober 2026.
• Bentuk keterlibatan militer masih terbatas kejelasannya: Pakistan dan Turki disebut akan memberikan dukungan seperti pengintaian dan bantuan kemampuan militer, sementara detail pengerahan serta cakupan misi belum diumumkan secara terbuka.
• Risiko geopolitik masih besar: Keterlibatan kedua negara dapat memengaruhi hubungan dengan Iran, memunculkan persoalan politik dalam negeri Turki, dan meningkatkan risiko keamanan di kawasan.