Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah fakultas di Universitas Bung Karno (UBK) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026).
Aksi ini akan membawa enam tuntutan yang diklaim merupakan hasil kajian dan diskusi mahasiswa terkait berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, menyebut mahasiswa merasa perlu menyuarakan aspirasi mereka karena melihat sejumlah persoalan nasional yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat.
Demonstrasi tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah secara terbuka.
Enam Tuntutan Jadi Sorotan Utama
Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di sekitar kawasan Monas itu, mahasiswa akan menyampaikan enam tuntutan utama.
Beberapa di antaranya adalah evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali Undang-Undang Kepolisian RI, serta penghentian praktik militerisme dengan memperkuat supremasi sipil.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
Mereka turut menyoroti pentingnya pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta meminta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Massa Aksi Berasal dari Sejumlah Fakultas
Abdi menjelaskan, aksi akan diawali dengan persiapan di Kampus UBK, Cikini, sebelum peserta bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Rombongan dijadwalkan mulai berjalan sekitar pukul 10.30 WIB dan memulai aksi pada pukul 11.00 WIB di kawasan Medan Merdeka Selatan.
Diperkirakan sekitar 200 peserta akan ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
Massa berasal dari gabungan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ilmu Komputer UBK. Beberapa organisasi mahasiswa dari kampus lain juga disebut telah melakukan koordinasi untuk kemungkinan bergabung.
Harap Dialog dengan Perwakilan Pemerintah
Mahasiswa berharap aksi yang digelar tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan pemerintah.
Kehadiran perwakilan pemerintah dinilai penting untuk mendengar secara langsung masukan dan kritik yang disampaikan mahasiswa terkait berbagai kebijakan publik.
Menurut Abdi, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi.
Karena itu, mahasiswa berharap aspirasi yang dibawa dalam aksi tersebut dapat diterima dan ditindaklanjuti secara konstruktif.
Polda Minta Aksi Berjalan Tertib
Terkait pelaksanaan aksi, pihak penyelenggara mengaku telah mengirimkan pemberitahuan secara digital kepada Bagian Intelkam Polda Metro Jaya.
Menurut Abdi, kepolisian telah merespons pemberitahuan tersebut dan mengimbau agar demonstrasi berlangsung dengan tertib serta tidak menimbulkan gangguan keamanan.
Pihak mahasiswa juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan aksi secara damai sesuai aturan yang berlaku.
Mereka mengaku siap menunjukkan bukti komunikasi dengan pihak kepolisian apabila diperlukan saat kegiatan berlangsung di lapangan.
Statement:
M Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK
“Enam tuntutan itu sudah kita kaji dan diskusikan dengan mahasiswa UBK. Kita kompak berpendapat bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.”
“Kita bergerak untuk meluruskan kebijakan pemerintah hari ini.”
3 Poin Penting:
- BEM Universitas Bung Karno akan menggelar demonstrasi di kawasan Monas pada 15 Juni 2026 dengan membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah.
- Isu yang disorot meliputi evaluasi program MBG, peninjauan UU Polri, kenaikan BBM, pendidikan, stabilitas ekonomi, dan supremasi sipil.
- Aksi diperkirakan diikuti sekitar 200 mahasiswa dan telah diberitahukan kepada Polda Metro Jaya dengan komitmen berlangsung secara damai.
