Search

Cek Fakta: [HOAKS] Heboh Perusahaan Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara Mulai 2027

Media sosial kembali diramaikan informasi mengenai aturan baru ketenagakerjaan.

Kali ini, beredar klaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan seluruh perusahaan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai Oktober 2027.

Informasi tersebut menyebar melalui Facebook dan X pada Sabtu (14/11/2026), lengkap dengan foto Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta narasi mengenai kewajiban baru bagi para pengusaha.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa kebijakan penyetoran dana pesangon mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Perusahaan bahkan diklaim mendapatkan masa penyesuaian selama satu tahun sebelum aturan berlaku penuh pada Oktober 2027.

Informasi ini tentu memancing perhatian pekerja maupun pengusaha karena berkaitan langsung dengan kewajiban perusahaan dan hak karyawan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, benarkah Danantara sudah ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon?

Hasil Pemeriksaan Fakta, Nama Danantara Ternyata Tidak Disebut

Penelusuran yang dilakukan Tirto menemukan bahwa unggahan tersebut menggunakan dua pemberitaan dari Bisnis.com dan Kumparan Bisnis sebagai referensi.

Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, terdapat perbedaan penting antara isi berita asli dan narasi yang disebarkan di media sosial.

Berita Bisnis.com sebenarnya berjudul Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon Secara Terpusat Mulai Oktober 2027, bukan menyebut kewajiban menyetorkan dana kepada Danantara.

Hal serupa ditemukan dalam pemberitaan Kumparan Bisnis mengenai kewajiban pengusaha menyiapkan Dana Cadangan Pesangon.

Kedua berita tersebut memang membahas pengelolaan dana pesangon secara terpusat oleh lembaga pemerintah, tetapi tidak menyebut Danantara sebagai lembaga yang telah ditunjuk.

Artinya, informasi yang beredar telah menambahkan kesimpulan yang tidak terdapat dalam sumber pemberitaan aslinya.

Perbedaan kecil dalam narasi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman besar, terutama bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan kewajiban ketenagakerjaan.

Kemnaker Tegaskan Klaim Setor Pesangon ke Danantara Tidak Benar

Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Dengan demikian, klaim bahwa perusahaan sudah diwajibkan menyetorkan dana tersebut ke Danantara tidak memiliki dasar penetapan resmi.

Ia juga menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola DCP ataupun bahwa kementeriannya akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Menunggu Ketentuan Teknis

Indah menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon memang telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, implementasinya masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang mengatur berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana.

Karena itu, masyarakat belum bisa memastikan lembaga mana yang nantinya akan mendapatkan mandat untuk mengelola DCP.

Kemnaker mengimbau para pekerja, pengusaha, dan masyarakat agar tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Setiap perkembangan mengenai kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan diumumkan secara resmi setelah melewati proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan.

Jadi, untuk saat ini, kabar mengenai kewajiban menyetorkan dana pesangon ke Danantara mulai Oktober 2027 dapat dipastikan sebagai informasi yang keliru.

Pengusaha sebaiknya tetap mengikuti pengumuman resmi pemerintah agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum memiliki landasan hukum.

Statement:

Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI-JSK Kemnaker

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.” 

3 Poin Penting:

  • Klaim setor pesangon ke Danantara tidak benar: Kemnaker menegaskan belum ada keputusan pemerintah yang menunjuk Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

  • Aturan DCP masih membutuhkan regulasi teknis: Ketentuan dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 masih memerlukan peraturan pelaksanaan.

  • Masyarakat diminta berhati-hati: Pekerja dan pengusaha diimbau mengikuti informasi resmi Kemnaker serta tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST