Cek Fakta: [HOAKS] Sekretaris BPA Kejagung, Jaksa Idianto Dicopot dari Jabatannya

Media sosial kembali menjadi medan penyebaran informasi yang tidak akurat, kali ini menargetkan institusi penegak hukum.

Sebuah unggahan dengan narasi menyesatkan mengeklaim bahwa Jaksa Idianto, yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) di Kejaksaan Agung (Kejagung), telah dicopot dari jabatan strukturalnya.

Klaim tersebut menambahkan bahwa meskipun dicopot, ia belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, fakta di lapangan dan sumber resmi dengan tegas membantah narasi tersebut.

Kejaksaan Agung melalui akun media sosial resmi BPA memberikan klarifikasi cepat yang menunjukkan bahwa Jaksa Idianto masih aktif menjalankan tugasnya.

Unggahan hoaks ini jelas mengabaikan bukti terbaru yang menunjukkan keterlibatan aktif Idianto dalam kegiatan strategis kenegaraan, menegaskan bahwa narasi pencopotan tersebut hanyalah upaya disinformasi belaka.

Jaksa Idianto Aktif Hadiri Rapat Koordinasi Penting

Sebagai bukti langsung bahwa klaim pencopotan adalah hoaks, dilaporkan bahwa pada Senin, 6 Oktober 2025, Jaksa Idianto, S.H., M.H., masih menghadiri rapat koordinasi yang sangat penting.

Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kementerian Komdigi) di Gedung Utama Kementerian tersebut.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BPI Danatara, BPKP, serta Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kehadiran Idianto di tengah forum lintas kementerian ini membuktikan statusnya yang tidak berubah dan perannya yang krusial dalam koordinasi aset negara.

Fokus pada Pengamanan Aset dan Pelayanan Publik

Topik yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah isu sensitif dan genting, yakni Pengelolaan dan Pengamanan Aset Benda Sitaan dalam penegakan hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa PDNS.

Ini adalah kasus besar yang menuntut penanganan aset yang sangat hati-hati.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Idianto menyampaikan pandangan profesionalnya mengenai pentingnya pengelolaan aset sitaan.

Ia menekankan bahwa dalam mengelola aset benda sitaan, tim harus memastikan aset tersebut tetap terjaga nilainya sementara pelayanan publik yang terkait dengan aset tersebut dapat terus berjalan normal dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.

Hoaks Menyerang Integritas di Tengah Penegakan Hukum

Penyebaran hoaks semacam ini, yang menyerang integritas pejabat di institusi penegak hukum, memiliki dampak yang merugikan.

Ini tidak hanya mengganggu fokus kerja Jaksa Idianto dalam menangani kasus korupsi besar, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung.

Kasus ini kembali menjadi pengingat penting bagi publik untuk selalu memverifikasi informasi sensitif melalui saluran resmi, terutama ketika menyangkut pejabat yang sedang menangani kasus-kasus besar.