Dilema MBG: Antara Perut Kenyang dan Jam Pelajaran yang Terbuang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lagi hits belakangan ini ternyata memicu pro-kontra yang cukup panas di kalangan pendidik.

Alih-alih bikin semangat sekolah makin membara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) justru menemukan fakta bahwa program ini cukup mengganggu ritme belajar-mengajar.

Bayangkan saja, demi urusan teknis distribusi makanan, sekolah harus merelakan satu jam pelajaran berharga hilang setiap harinya.

Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan bahwa banyak guru yang curhat karena merasa fokus mereka terpecah.

Sekolah yang sejatinya tempat menimba ilmu, mendadak berubah fungsi menjadi titik logistik makanan skala besar.

Karena mayoritas sekolah di Indonesia belum punya fasilitas dapur yang terintegrasi, proses pembagian makanan ini akhirnya memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk membedah materi pelajaran di kelas.

Ironi Anggaran Pendidikan dan Nasib Guru Honorer

Masalah nggak berhenti di soal waktu saja, gaes. P2G juga menyoroti soal anggaran yang dirasa kurang pas sasarannya. MBG ini menyedot porsi yang sangat besar dari anggaran pendidikan nasional.

Padahal, di sisi lain, masih banyak “luka lama” di dunia pendidikan kita yang belum sembuh, salah satunya adalah nasib guru honorer yang upahnya masih jauh dari kata layak.

Ada ironi yang cukup menyesakkan di sini. Iman menyebutkan masih banyak guru honorer yang cuma digaji Rp300 ribu sampai Rp400 ribu per bulan.

Jika dihitung harian, nilai satu porsi MBG hampir setara dengan upah yang diterima seorang guru honorer untuk mengajar seharian penuh.

Hal ini memicu pertanyaan kritis: apakah perut siswa lebih diprioritaskan ketimbang kesejahteraan mereka yang mencerdaskan bangsa?

Tekanan Struktural dan Hilangnya Mandat Pendidikan

Kabar yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya laporan mengenai “tekanan” di lingkungan sekolah. P2G menerima laporan kalau ada semacam pola struktural untuk menutupi kekurangan program ini.

Dari siswa yang dilarang posting keluhan di media sosial, hingga kepala sekolah yang ditekan oleh pihak dinas agar citra program tetap terlihat sempurna di mata publik.

Fenomena ini bikin mandat pendidikan dari program MBG jadi terasa bias. Bukannya mendukung proses belajar, program ini malah dianggap mengalihkan fokus guru dan siswa dari kegiatan akademik utama.

Apalagi saat musim libur tiba, distribusi makanan tetap dipaksakan meski berganti menjadi makanan kering atau produk ultra-proses yang secara kualitas gizi justru dipertanyakan kesesuaiannya dengan pola hidup sehat.

Perlu Evaluasi Total Agar Tidak Jadi Beban Sekolah

Iman menegaskan bahwa selama masalah mendasar seperti kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan belum dibereskan, program MBG sulit diklaim sebagai pendukung kualitas pendidikan.

Jangan sampai niat baik memberi asupan gizi malah jadi beban baru bagi sekolah yang sudah punya banyak PR. Perlu ada evaluasi total agar program ini benar-benar bisa berjalan beriringan dengan kegiatan belajar tanpa harus saling mengorbankan.

Dunia pendidikan kita butuh solusi yang komprehensif, bukan cuma sekadar bagi-bagi makanan tanpa desain yang matang.

Jika tujuan akhirnya adalah mencetak generasi emas, maka kualitas pengajaran dan kesejahteraan pendidik harus tetap jadi pilar utama yang nggak boleh digoyang.

Yuk, kita kawal terus kebijakan ini supaya benar-benar bermanfaat buat masa depan anak muda Indonesia!

Statement:

Iman Zanatul Haeri, Ketua Bidang Advokasi P2G

“Guru-guru mengeluhkan kepada kami bahwa untuk menyukseskan MBG di tiap sekolah mereka, mereka kehilangan satu jam pelajaran. Jadi justru itu mengganggu pembelajaran, men-distract pembelajaran. Mandat pendidikannya sudah batal ketika pendidikan itu sendiri tidak diurus secara mendasar.”

3 Poin Penting:

1. Distraksi Belajar: Pelaksanaan MBG memangkas satu jam pelajaran setiap hari karena sekolah terpaksa fokus pada urusan teknis distribusi makanan.

2. Kesenjangan Anggaran: Adanya ketimpangan antara besarnya anggaran MBG dengan upah guru honorer yang masih di bawah standar kelayakan.

3. Tekanan Struktural: Adanya pola pembungkaman terhadap guru, siswa, dan kepala sekolah agar tidak menyuarakan kendala pelaksanaan MBG ke publik.