Dua kecelakaan helikopter dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Misi yang seharusnya melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran justru menghadirkan risiko keselamatan bagi petugas di lapangan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kesiapan armada, prosedur penerbangan, dan perlindungan awak sudah benar-benar memenuhi standar keselamatan?
Anggota DPR RI, Nurul Arifin, menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2026), legislator Partai Golkar tersebut meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak hanya berfokus pada keberlanjutan operasi pemadaman, tetapi juga memastikan seluruh personel bekerja dalam kondisi aman.
Evaluasi menurutnya harus mencakup kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, kondisi awak, hingga prosedur operasional.
Nurul juga mengingatkan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh berubah menjadi ancaman baru bagi mereka yang menjalankannya.
Sebab, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari keselamatan seluruh petugas.
Keselamatan Awak Helikopter Harus Jadi Prioritas
Nurul Arifin turut meminta investigasi terhadap dua kecelakaan helikopter dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta teknis.
Pemeriksaan perlu mencakup kondisi pesawat, kapasitas beban angkut, kompetensi awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang selama penerbangan.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya disuguhi berbagai spekulasi sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.
Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, yang menilai perlindungan terhadap petugas pemadam karhutla harus menjadi tanggung jawab negara.
Petugas yang bekerja di tengah ancaman kebakaran, asap tebal, dan medan sulit membutuhkan armada laik terbang, peralatan memadai, waktu istirahat cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja.
BNPB Evaluasi Armada dan Prosedur Waterbombing
Menanggapi desakan tersebut, BNPB menyatakan akan mengevaluasi kembali pelaksanaan operasi pemadaman karhutla melalui jalur udara.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bahwa evaluasi mencakup penempatan dan penugasan armada yang tersedia.
Pemeriksaan juga akan menyasar kesiapan teknis helikopter, kompetensi awak, serta penerapan prosedur penerbangan selama menjalankan misi pemadaman.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah prosedur pengambilan air dan pelaksanaan waterbombing atau pengeboman air.
BNPB juga akan mengevaluasi karakteristik lokasi operasi, termasuk kondisi sungai, arus air, hambatan di sekitar area pengambilan air, serta ruang manuver helikopter.
Di sisi lain, operasi pemadaman melalui jalur darat akan diperkuat dengan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Artinya, penanganan kebakaran tetap berjalan, tetapi standar keselamatan tidak boleh dikompromikan.
Dua Insiden Helikopter Jadi Catatan Serius Penanganan Karhutla
Salah satu kecelakaan terbaru melibatkan helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma II bernomor registrasi VH-HGM yang jatuh di perairan Sungai Barito pada Minggu (8/11/2026).
Helikopter tersebut sedang menjalankan misi waterbombing dan membawa tiga orang kru.
Dua kru berkewarganegaraan Australia, Hugh Andrew John Page dan Michael John Beteridge, telah ditemukan, sementara satu kru lainnya, Yayan Soepiang Suri, masih dalam pencarian berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Helikopter dengan nomor seri MSN 2878 itu diketahui merupakan armada milik swasta yang disewa BNPB untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.
Sebelumnya, helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat juga mengalami kecelakaan di perairan Kuala Pembuang, Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Rabu (4/11/2026).
Helikopter tersebut baru ditemukan dan dievakuasi ke daratan pada Sabtu (7/11/2026). Dua kejadian dalam rentang waktu berdekatan ini seharusnya menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan operasi udara secara menyeluruh.
Pemerintah perlu memastikan audit armada dilakukan secara berkala, jadwal kerja awak tidak berlebihan, serta keputusan penerbangan benar-benar mempertimbangkan kondisi cuaca dan medan.
Pada akhirnya, keberhasilan memadamkan karhutla bukan hanya tentang seberapa cepat api dikendalikan, melainkan juga tentang bagaimana negara menjaga nyawa orang-orang yang berada di garis depan.
Statement:
Nurul Arifin, Anggota DPR RI
“Target pemadaman tidak boleh mengalahkan keselamatan awak.”
“Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang. Jangan berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.”
Rina Sa’adah, Anggota Komisi IV DPR RI
“Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi.”
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan
“BNPB akan mengevaluasi kembali penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia,” ujarnya dalam konferensi pers virtual.
Berton menegaskan, “Kami juga ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan Karhutla.”
3 Poin Penting:
-
Dua helikopter mengalami kecelakaan: Insiden melibatkan helikopter Mi-17V5 milik TNI AD di Seruyan dan Eurocopter EC225LP Super Puma II dalam misi waterbombing di perairan Sungai Barito.
-
DPR mendesak evaluasi menyeluruh: Nurul Arifin dan Rina Sa’adah menekankan pentingnya kelayakan armada, kompetensi awak, perlindungan kerja, serta keselamatan personel.
-
BNPB berkomitmen melakukan evaluasi: Pemeriksaan mencakup kesiapan teknis, prosedur penerbangan, pengambilan air, waterbombing, dan penguatan pemadaman melalui jalur darat.
