Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyajian makanan mengandung babi atau B2 di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Dugaan tersebut mencuat pada Selasa (10/11/2026), dengan menu yang disebut-sebut diberikan kepada murid UPT SDN 060912 di Jalan Denai No. 166.
SPPG yang berlokasi di Jalan Menteng VII, Gang Sekata, Kelurahan Medan Tenggara itu diketahui melayani ratusan siswa.
Persoalan ini langsung memantik perhatian karena MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan juga menyangkut keamanan pangan, pemenuhan gizi, transparansi bahan makanan, serta kepercayaan orang tua terhadap penyelenggara program.
HMI Sumut Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Klarifikasi
Dugaan tersebut turut memicu reaksi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara.
Organisasi mahasiswa itu sebelumnya menggelar aksi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Medan, Jalan Bunga Raya, pada Jumat (6/11/2026).
HMI menilai persoalan ini harus ditangani secara serius dan tidak cukup diselesaikan melalui permintaan maaf atau klarifikasi administratif.
Pengurus BADKO HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, meminta pihak terkait membuka hasil pemeriksaan secara transparan.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pembuktian sebelum pihak tertentu dinyatakan bersalah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Aspek Halal dan Keamanan Pangan Harus Diperiksa
HMI Sumut menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berkaitan dengan dugaan tersebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Aturan-aturan tersebut mengatur kewajiban jaminan halal sesuai ketentuan, keamanan dan mutu pangan, serta hak konsumen memperoleh informasi yang benar.
Selain itu, HMI juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Namun, dugaan pelanggaran dalam kasus Medan Denai tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, serta dokumen pengawasan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, pihak berwenang perlu menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Evaluasi SPPG dan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Ahmad Fuadi juga mendesak agar dapur MBG di Kecamatan Medan Denai ditutup permanen apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius terkait penggunaan bahan pangan nonhalal.
Ia turut meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengawasan BGN di Sumatera Utara, khususnya pejabat yang bertugas di Kota Medan.
Desakan ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut satu dapur, tetapi juga kualitas pengawasan program secara keseluruhan.
Sementara itu, Koordinator MBG Kota Medan Adhenisa dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution disebut belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Hingga informasi dalam laporan tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan yang memastikan kandungan makanan tersebut.
Karena itu, langkah paling penting adalah investigasi terbuka, perlindungan bagi siswa, serta penyampaian hasil pemeriksaan kepada orang tua dan masyarakat agar kepercayaan terhadap program MBG tidak semakin terkikis.
Statement:
Ahmad Fuadi Nasution, Pengurus BADKO HMI Sumut
“Persoalan ini harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”
3 Poin Penting:
-
Dugaan makanan nonhalal: Dapur SPPG Medan Tenggara diduga menyajikan makanan mengandung babi kepada siswa UPT SDN 060912 di Medan Denai.
-
Desakan HMI Sumut: BADKO HMI Sumut meminta klarifikasi transparan, pemeriksaan menyeluruh, evaluasi pengawasan BGN, dan penutupan permanen dapur jika pelanggaran terbukti.
-
Menunggu hasil pemeriksaan: Belum ada keterangan resmi mengenai hasil pengujian makanan. Pembuktian dan perlindungan siswa menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga.
