Fauzan Zidni Nakhoda Baru BPI! Siap Bawa Film Indonesia Gaspol ke Level Global

Kabar segar baru saja datang dari industri kreatif tanah air, nih! Produser film kawakan, Fauzan Zidni, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) untuk periode 2026–2030.

Fauzan resmi menggantikan Celerina Judisari setelah melalui proses Kongres IV BPI yang berlangsung seru di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada 10–12 April 2026 kemarin.

Terpilihnya Fauzan disambut hangat oleh para sineas karena rekam jejaknya yang nggak main-main di dunia sinema. Dengan gaya kepemimpinan yang inklusif, ia diharapkan bisa menjadi jembatan bagi seluruh elemen masyarakat film Indonesia.

Kemenangan mutlak secara aklamasi ini membuktikan bahwa visi yang dibawa Fauzan dianggap sebagai solusi paling tepat untuk tantangan industri film saat ini.

Fokus Upgrade SDM dan Kirim Talenta Lokal ke Luar Negeri

Langkah awal Fauzan ternyata sangat ambisius dan berorientasi pada masa depan, Sobat! Ia menegaskan kalau fokus utama kepemimpinannya adalah meng-upgrade kualitas sumber daya manusia (SDM) perfilman nasional.

Caranya nggak cuma sekadar teori, tapi lewat sinkronisasi kurikulum, penguatan program magang, hingga rencana mengirimkan talenta muda Indonesia ke sekolah film terbaik dan laboratorium film internasional di luar negeri.

Langkah ini dirasa sangat krusial agar teknis dan kreativitas sineas kita setara dengan standar global. Selain urusan skill, BPI di bawah arahan Fauzan juga bakal gercep mendorong revisi regulasi perfilman bareng pemerintah.

Tujuannya jelas, yakni buat memperkuat kelembagaan, menjamin kepastian hukum bagi investor, hingga melindungi kebebasan berekspresi para kreator agar industri ini semakin profesional dan sehat.

Perang Lawan Pembajakan dan Visi Besar Menuju Indonesia 2045

Nggak cuma soal produksi, Fauzan juga memberikan perhatian ekstra pada isu klasik yang bikin geram: pembajakan. BPI bakal lebih galak dalam mengampanyekan gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh.

Selain itu, optimalisasi Festival Film Indonesia (FFI) akan terus digenjot supaya ekosistem perfilman kita punya standar apresiasi yang tinggi dan membanggakan di mata dunia.

Kongres yang dihadiri 67 anggota ini nggak cuma memilih ketua, tapi juga menetapkan jajaran Dewan Pengawas keren seperti Fajar Nugros hingga Judith Dipodiputro.

Mereka semua bakal bahu-membahu menyusun Rencana Induk Pengembangan BPI yang bakal jadi fondasi Rencana Induk Perfilman Nasional.

Dokumen ini bakal jadi guide strategis pengembangan industri film kita sampai tahun 2045 mendatang, mencakup infrastruktur hingga distribusi global.

Rekam Jejak Mentereng dari Cinesurya Hingga Disney Indonesia

Buat kamu yang belum tahu, Fauzan Zidni ini bukan orang baru di industri film. Pengalamannya sudah lebih dari 14 tahun, termasuk pernah jadi Ketua Umum APROFI.

Alumnus Universitas Indonesia dan Lee Kuan Yew School of Public Policy ini juga merupakan sosok di balik film-film kece lewat rumah produksi Cinesurya, seperti “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” yang sukses melanglang buana ke festival internasional.

Bahkan, Fauzan sempat menduduki posisi prestisius sebagai Head of Original Content di The Walt Disney Company Indonesia. Dengan pengalaman menangani konten kelas dunia, nggak heran kalau banyak yang menaruh ekspektasi tinggi pada kepemimpinannya di BPI.

Harapannya, di tangan Fauzan, film Indonesia nggak cuma jadi jago kandang, tapi benar-benar bisa bersaing dan punya bargaining power yang kuat di pasar internasional.

Statement:

Fauzan Zidni, Ketua Umum BPI terpilih

“Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder BPI atas kepercayaan besar ini untuk menjalankan agenda bersama masyarakat film Indonesia. Fokus kita adalah memastikan SDM perfilman kita punya daya saing tinggi melalui pendidikan dan sinkronisasi industri yang lebih baik.”

3 Poin Penting:

1. Fauzan Zidni resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BPI 2026–2030 menggantikan Celerina Judisari.

2. Prioritas utama BPI ke depan adalah peningkatan kualitas SDM lewat sekolah film luar negeri serta revisi regulasi untuk melindungi investor dan kebebasan berekspresi.

3. BPI tengah menyusun Rencana Induk Perfilman Nasional sebagai panduan strategis pengembangan industri film Indonesia hingga tahun 2045.