Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa promosi pemerintah yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah periode 2023–2026 yang tercantum dalam portal INAPROC milik LKPP, total nilai kontrak dari dua kementerian mencapai Rp14,69 miliar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi belanja negara, terutama ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Dua kementerian yang menjadi perhatian ICW adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024, sedangkan KKP memiliki tiga paket pengadaan pada 2025–2026.
Layanannya meliputi penayangan konten YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah.
Dari keseluruhan kontrak tersebut, KKP menyumbang nilai terbesar, yakni Rp10,8 miliar.
ICW Pertanyakan Efisiensi Anggaran dan Besarnya Belanja Influencer
Salah satu persoalan yang disoroti ICW adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan anggaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan tersebut meminta kementerian dan lembaga membatasi pengeluaran seremonial, publikasi, seminar, hingga berbagai kegiatan yang dinilai tidak prioritas.
Namun, ICW mempertanyakan mengapa pengadaan jasa influencer masih berlangsung dengan nilai miliaran rupiah. Bahkan, satu paket penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 tercatat mencapai Rp575,65 juta.
Kritik tersebut semakin menarik perhatian ketika dibandingkan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. ICW menyoroti penurunan pagu transfer ke daerah pada 2026 menjadi Rp693 triliun, atau berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025.
Di tengah tekanan anggaran tersebut, pengeluaran untuk promosi melalui figur publik dinilai perlu dievaluasi secara serius. ICW juga mempertanyakan manfaat kegiatan event attendance senilai Rp2,52 miliar yang melibatkan Raffi Ahmad.
Bagi organisasi antikorupsi tersebut, setiap rupiah uang pajak seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat terukur bagi masyarakat.
Manfaat Promosi Pemerintah dan Persaingan Pengadaan Dipertanyakan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan efektivitas penggunaan influencer untuk komunikasi publik.
ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga, sementara masing-masing instansi sebenarnya sudah memiliki biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, situs web, hingga unit teknologi informasi.
Menurut ICW, fasilitas dan sumber daya tersebut telah dibiayai menggunakan anggaran negara. Karena itu, pengadaan tambahan seharusnya disertai penjelasan mengenai kebutuhan khusus, target audiens, indikator keberhasilan, serta laporan hasil pekerjaan.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja dan evaluasi kinerja, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah belanja miliaran rupiah tersebut benar-benar efektif atau hanya menjadi pengeluaran promosi.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek melalui katalog elektronik secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Kondisi ini dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan. Selain itu, ICW mempertanyakan dasar penetapan harga karena sejumlah layanan menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda juga memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. ICW meminta keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar kewajaran harga dapat diuji publik.
Raffi Ahmad dan Sorotan Potensi Konflik Kepentingan
Sorotan paling sensitif dalam temuan ini adalah keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah tersebut perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan.
ICW juga mengingatkan bahwa anggaran negara tidak seharusnya digunakan sebagai sarana membangun citra atau propaganda kekuasaan melalui popularitas figur publik.
Organisasi tersebut turut menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Setelah beredar video yang memunculkan dugaan bahwa sejumlah peserta bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.
Dalam perspektif pengawasan publik, persoalan ini memperlihatkan bahwa popularitas seorang figur tidak otomatis menjamin efektivitas komunikasi pemerintah maupun kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, temuan ICW merupakan catatan dan dugaan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen pengadaan serta klarifikasi pihak terkait, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Transparansi Pengadaan Negara Jadi Ujian bagi Pemerintah
Pada akhirnya, persoalan kontrak influencer senilai Rp14,69 miliar ini bukan hanya tentang Raffi Ahmad atau perusahaan RANS, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah mengelola uang publik.
Pengadaan jasa komunikasi sebenarnya dapat menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi pemerintah, selama kebutuhan, proses pemilihan penyedia, harga, dan hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ketika terdapat hubungan antara pejabat publik dan perusahaan penerima kontrak, standar transparansi harus semakin kuat.
Pemerintah perlu membuka dokumen pengadaan, menjelaskan alasan pemilihan penyedia, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui popularitas, melainkan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3 Poin Penting:
-
Kontrak Rp14,69 miliar: ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer dari Kemendikbudristek dan KKP yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024–2026.
-
Transparansi dan efisiensi dipertanyakan: ICW menyoroti manfaat jasa influencer, spesifikasi pengadaan yang mengarah pada akun tertentu, serta kewajaran nilai kontrak di tengah kebijakan penghematan anggaran.
-
Potensi konflik kepentingan: Keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan secara terbuka.
