Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan ini menambah perhatian publik terhadap kasus yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai penyadapan biasa karena pihak yang menjadi sasaran adalah Presiden.
Menurutnya, penyelidikan perlu dikembangkan untuk mengetahui tujuan di balik tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya menghambat Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.
Mengapa Dugaan Penyadapan Bisa Mengarah ke Makar?
Yusril menilai kedudukan Presiden memiliki konsekuensi hukum dan ketatanegaraan yang berbeda dibandingkan masyarakat umum.
Ia menggunakan istilah primus inter pares, yang berarti yang utama di antara sesama, untuk menjelaskan posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Prabowo perlu ditelusuri lebih jauh, terutama jika terdapat indikasi tujuan untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan.
Meski demikian, dugaan makar tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan penilaian atau asumsi.
Pasal 191 dan 193 KUHP Mulai Didalami
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang perlu dikaitkan dengan dugaan penyadapan tersebut.
Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk tindakan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Penyidik masih perlu memastikan apakah tindakan yang terjadi memenuhi unsur-unsur pidana tersebut.
Ia juga menyebut kemungkinan dugaan yang lebih serius, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut belum diketahui karena perkara masih dalam tahap penyelidikan.
Artinya, publik masih perlu menunggu hasil pemeriksaan sebelum menarik kesimpulan mengenai motif maupun pihak yang bertanggung jawab.
Pemerintah Serahkan Penanganan kepada Bareskrim
Di tengah berkembangnya kasus ini, pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas khusus. Yusril menyatakan Presiden telah memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk menangani penyelidikan dan penyidikan.
Keputusan tersebut sekaligus menempatkan kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta mengembangkan konstruksi perkara sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang diduga berlangsung pada 2025–2026.
Pada akhirnya, kasus penyadapan Presiden Prabowo ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan profesionalitas penegakan hukum di Indonesia.
Masyarakat tentu membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang terlibat, bagaimana modus penyadapan dilakukan, serta apakah benar terdapat tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Di sisi lain, aparat perlu memastikan setiap tuduhan dibuktikan secara objektif dan sesuai prosedur hukum. Sebab, perkara sebesar ini tidak hanya menyangkut keamanan Presiden, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem demokrasi.
Statement:
Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar.”
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.”
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.”
3 Poin Penting:
- Dugaan penyadapan mengarah ke makar: Yusril Ihza Mahendra menyebut penyelidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo berkembang ke dugaan tindak pidana makar karena adanya indikasi upaya melumpuhkan fungsi Presiden.
- Pasal 191 dan 193 KUHP menjadi perhatian: Aparat diminta mendalami kemungkinan keterkaitan penyadapan dengan upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintah.
- Bareskrim menangani penyelidikan: Pemerintah tidak membentuk satgas khusus dan menyerahkan penanganan perkara kepada Mabes Polri melalui Bareskrim. Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana terkait lainnya.
