Irak Rayakan Hari Kedaulatan, Pasukan AS Resmi Tinggalkan Negeri yang Dua Dekade Jadi Medan Konflik

Baghdad memasuki babak baru. Irak menetapkan empat hari sebagai “Hari Kedaulatan” untuk menandai berakhirnya kehadiran pasukan Amerika Serikat (AS) di negara tersebut.

Penarikan terakhir pada Rabu, 30 September 2026, menjadi momen simbolis setelah lebih dari dua dekade hubungan Irak dan Washington banyak diwarnai intervensi serta kerja sama militer.

Pemerintah Irak kini ingin menggeser fokus hubungan bilateral menuju ekonomi dan pembangunan.

Batas waktu tersebut menandai keluarnya personel AS yang masih menjalankan peran penasihat dalam misi koalisi melawan Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS).

Operasi yang dikenal sebagai Operation Inherent Resolvedimulai pada 2014–2015 setelah ISIS menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah.

Penarikan kali ini menjadi bagian dari kesepakatan yang telah disusun sebelumnya antara Baghdad dan Washington.

Dari Operasi Militer ke Agenda Kedaulatan

Bagi pemerintahan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi, keluarnya pasukan AS bukan sekadar perubahan komposisi militer.

Langkah ini ditempatkan dalam agenda yang lebih luas untuk memperkuat kewenangan negara atas persoalan keamanan, termasuk rencana menempatkan seluruh senjata di bawah kendali lembaga negara.

Tenggat proses tersebut telah diperpanjang hingga Juni 2027.

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), al-Zaidi mengatakan pemerintah Irak ingin negara menjadi pengambil keputusan utama dalam urusan perang dan perdamaian.

Ia juga menyebut berakhirnya misi koalisi sebagai kesempatan untuk membawa hubungan dengan mitra strategis menuju kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Dengan begitu, Baghdad berusaha menempatkan penarikan pasukan sebagai pintu masuk menuju format hubungan bilateral yang baru.

Tantangan Keamanan Belum Ikut Pergi

Meski pasukan AS telah meninggalkan Irak, persoalan keamanan domestik belum otomatis selesai.

Sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran masih aktif, sementara pemerintah menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok tersebut ke dalam struktur keamanan negara.

Beberapa kelompok juga disebut belum menerima rencana penyerahan senjata secara penuh.

Risiko lainnya datang dari perubahan dukungan keamanan yang selama ini diberikan Washington.

Para analis yang dikutip Al Jazeera menyoroti kemungkinan berkurangnya dukungan intelijen, pelatihan, logistik, serta kemampuan pertahanan udara setelah penarikan pasukan.

Di sisi lain, pasukan keamanan Irak dinilai telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih besar dalam menghadapi ancaman ISIS dibandingkan periode sebelumnya.

Baghdad Bersiap Mengubah Arah Hubungan dengan Washington

Penarikan pasukan juga tidak berarti hubungan Irak dan AS berakhir. Sebaliknya, Baghdad ingin mengarahkan hubungan tersebut ke sektor ekonomi, energi, pembangunan kapasitas, dan kerja sama kelembagaan.

Pemerintah Irak tengah mendorong agenda kebangkitan ekonomi, termasuk pengembangan industri petrokimia serta infrastruktur energi.

Namun, stabilitas kawasan menjadi faktor penting bagi agenda tersebut. Hamzeh Hadad dari Centre for a New American Security menilai konflik regional dapat menyulitkan pendalaman kerja sama ekonomi karena ketegangan keamanan masih memengaruhi Irak.

Dengan demikian, tantangan Baghdad setelah penarikan pasukan bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan Irak dapat membangun hubungan internasional yang lebih beragam tanpa kehilangan kendali atas kebijakan dalam negerinya.

Statement:

Ali al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, dalam pidato di UNGA

“Dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak, kami sedang membawa hubungan kami dengan mitra strategis ke fase baru, bergerak dari kerja sama militer menuju kerja sama ekonomi dan pembangunan demi kepentingan bersama.”

Lahib Higel, International Crisis Group, mengenai hubungan Irak dengan Washington dan Teheran

“Yang dibutuhkan Irak adalah ruang untuk menemukan keseimbangannya sendiri.”

3 Poin Penting:

• Pasukan AS menyelesaikan penarikan dari Irak pada 30 September 2026, mengakhiri fase utama misi koalisi pimpinan AS di negara tersebut.
• Irak menetapkan empat hari “Hari Kedaulatan” untuk menandai perubahan tersebut dan memperkuat simbol kewenangan negara atas urusan keamanan.
• Babak berikutnya akan berfokus pada keamanan domestik dan hubungan ekonomi, termasuk penanganan kelompok bersenjata serta pengembangan kerja sama dengan AS di luar kehadiran militer langsung.