Di tengah upaya keras mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi jutaan anak Indonesia, sebuah kejutan strategis muncul dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memilih India sebagai role model dalam peningkatan mutu layanan MBG.
Langkah ini sontak memicu dahi berkerut, seolah-olah BGN sedang mencari inspirasi tentang cara berjuang di tengah keterbatasan gizi yang serius.
Keputusan out-of-the-box ini langsung direspons kritis oleh anggota Komisi DPR RI, Arzeti Bilbina. Arzeti meminta BGN meninjau ulang rencana ini dengan dasar yang transparan dan berbasis bukti.
Pertanyaannya menggantung di udara: Apakah kita ingin meniru kesuksesan, atau meniru kesulitan?
Logika Terbalik: Belajar dari Negara Peringkat 102
Kritik Arzeti menjadi semakin tajam ketika ia menyinggung data Global Hunger Index (GHI) 2025. Menurut data tersebut, India berada di peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori kelaparan “serius”.
Memilih negara dengan indikator kelaparan dan gizi yang relatif rendah sebagai panutan untuk program gizi nasional seolah menjadi sebuah logika terbalik yang membingungkan.
Arzeti mempertanyakan, apakah BGN tertarik pada skema survival gizi yang sangat menantang, ataukah ada “bisikan” misterius di balik rekomendasi yang tidak biasa ini. Ia menuntut transparansi: siapa pihak yang memberi masukan dan apa dasar kajiannya.
Harapan di Utara: Mengapa Tidak Meniru Juara Dunia?
Daripada menyalin perjuangan yang masih panjang, Arzeti Bilbina lantas menyarankan BGN untuk melihat negara-negara yang telah terbukti memiliki manajemen gizi terbaik di dunia.
Ia merujuk pada laporan dari World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition yang jelas menunjukkan daftar juara.
Arzeti mengurai lima “juara dunia” yang sistemnya layak dicontoh: Finlandia yang sukses menurunkan obesitas melalui integrasi data sekolah dan kesehatan; Jepang dengan pendidikan gizi (shokuiku) yang seimbang; Norwegia dengan sistem pangan berkelanjutan; Belanda yang menganut pola makan sehat nabati; dan Korea Selatan yang memimpin Asia dalam indeks ketahanan gizi.
Negara-negara ini, menurut Arzeti, menawarkan model efisien dan transparan, bukan sekadar janji bimbingan teknis.
Pilihan Kebijakan: Antara Efisiensi Gizi dan Realitas Lapangan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya sempat menjelaskan pilihan ini sebagai langkah praktis. Ia berharap “bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia.”
Namun, di mata DPR dan publik, belajar dari negara dengan masalah gizi yang serupa justru menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas.
Jika program role model itu sendiri masih berjuang, bagaimana ia bisa menjadi solusi jitu bagi tantangan gizi Indonesia?
Pilihan ini, yang mengabaikan negara-negara dengan skor GHI “sangat rendah” yang jelas-jelas lebih sukses, menjadi pengingat satire bahwa dalam kebijakan publik, terkadang jalan yang dipilih adalah jalan yang paling tidak terduga, atau mungkin, yang paling banyak misterinya.
Statement:
Arzeti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI
“Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka. Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia.”
Dadan Hindayana, Kepala BGN
“Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India.”

![Ketua Ombudsman RI [dok. web]](https://genlink.co.id/wp-content/uploads/PENANGKAPAN-KEJAGUNG-Ketua-Ombudsman-RI-Hery-Susanto-ditangkap-860x484-1-300x169.webp)

![Satpol PP [dok. web]](https://genlink.co.id/wp-content/uploads/28082024121157_0-300x200.jpeg)