Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Kabar ini tentu menjadi perhatian para pekerja, terutama di Jawa Timur (Jatim), karena besaran upah tahun depan diproyeksikan mengalami kenaikan cukup signifikan.
Berdasarkan simulasi awal, kenaikan UMP dan UMK di wilayah Jatim diperkirakan berada di kisaran 6–9%.
Penyesuaian upah tersebut akan mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Melalui Pasal 139, pemerintah menetapkan tiga variabel utama dalam penghitungan upah minimum, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa dengan rentang 0,5–1.
Ketiga komponen ini akan menjadi dasar untuk menentukan besaran kenaikan upah pekerja pada 2027.
Simulasi Kenaikan Upah Bisa Capai 9%
Sebagai gambaran, apabila suatu daerah mencatat inflasi sebesar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 berpotensi menghasilkan kenaikan upah minimum sebesar 6%.
Namun, jika indeks alfa ditetapkan pada angka 1 dengan kondisi ekonomi yang sama, persentase kenaikannya berpotensi mencapai 9%.
Artinya, keputusan mengenai koefisien alfa akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan besaran upah minimum di setiap daerah.
Salah satu daerah yang menarik perhatian adalah Kota Surabaya. Dengan menggunakan asumsi indeks alfa 1, UMK Surabaya 2027 diproyeksikan naik sekitar 9%.
Jika simulasi tersebut terealisasi, upah minimum Kota Pahlawan berpotensi meningkat dari sebelumnya Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788.
Meski terlihat menjanjikan, angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Dewan Pengupahan Mulai Bahas Besaran Upah
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengatakan pembahasan mengenai besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan pada Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menentukan besaran upah minimum yang berlaku tahun depan.
Sugeng menegaskan bahwa proses penetapan upah akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan nantinya akan direkomendasikan kepada Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan penetapan UMP dan UMSP 2027.
Kesejahteraan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Jadi Pertimbangan
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kenaikan upah tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.
Kenaikan biaya hidup, kebutuhan rumah tangga, hingga daya beli masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Dengan demikian, penentuan upah minimum diharapkan tidak sekadar berorientasi pada persentase kenaikan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.
Bagi para pekerja di Jawa Timur, proyeksi kenaikan 6–9% tentu menjadi kabar yang patut dinantikan. Namun, kepastian nominal UMP dan UMK 2027 masih harus menunggu hasil pembahasan serta keputusan resmi pemerintah.
3 Poin Penting:
- Proyeksi kenaikan 6–9 persen: UMP dan UMK Jawa Timur 2027 diperkirakan naik berdasarkan simulasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.
- UMK Surabaya berpotensi mencapai Rp5.765.788: Dengan asumsi kenaikan 9 persen dari UMK sebelumnya sebesar Rp5.288.796.
- Belum menjadi keputusan resmi: Dewan Pengupahan akan membahas formulasi kenaikan sebelum hasilnya direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur.



