Proses pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan.
Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa mekanisme penentuan calon wakil presiden (cawapres) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan sebuah pemilihan, bukan sekadar aklamasi atau pernyataan setuju.
Menurutnya, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Pernyataan itu disampaikan Titi dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (18/11/2026). Ia merujuk pada Pasal 140 Tata Tertib MPR yang mengatur mekanisme pemilihan.
Karena itu, proses penentuan wapres dinilai harus memberikan ruang bagi anggota MPR untuk menggunakan hak suara, bukan hanya menyetujui satu keputusan tanpa proses pemilihan yang semestinya.
Bukan Aklamasi, Anggota DPD Juga Punya Hak Suara
Titi menjelaskan, hak suara dalam pemilihan wapres tidak hanya dimiliki anggota DPR yang berasal dari partai politik. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memiliki hak suara sebagai bagian dari keanggotaan MPR.
DPD sendiri terdiri atas 152 kursi yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, proses pemilihan harus mempertimbangkan keterlibatan seluruh unsur anggota MPR.
Menurut Titi, MPR perlu memastikan bahwa calon yang terpilih memang merupakan sosok terbaik dari dua nama yang diajukan. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan identitas atau latar belakang politik kandidat.
Rekam jejak, pengalaman, kemampuan, serta gagasan mengenai arah pemerintahan juga perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum anggota MPR menentukan pilihan.
Visi dan Misi Cawapres Dinilai Penting Sebelum Pemilihan
Titi menilai setiap calon seharusnya diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota MPR. Langkah tersebut penting agar para pemilih bisa memahami program, prioritas, dan arah kebijakan yang ditawarkan masing-masing kandidat.
Dengan begitu, pemilihan tidak hanya menjadi proses formal untuk menentukan nama, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji kapasitas calon wakil presiden.
Ia juga menegaskan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai dua nama cawapres merupakan pintu masuk dalam proses tersebut.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan yang mempertimbangkan visi dan kemampuan kandidat.
Sidang Paripurna Dijadwalkan 9 Desember 2026
MPR RI telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026. Sidang tersebut akan menentukan satu dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan mekanisme yang disampaikan dalam rencana tersebut, calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.
Meski demikian, mekanisme teknis pemilihan masih menjadi pembahasan internal MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji apakah pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat.
Ia menambahkan bahwa panitia ad hoc akan menjelaskan detail teknis pelaksanaan sidang.
Perbedaan pandangan mengenai mekanisme ini membuat publik perlu mencermati keputusan resmi MPR, termasuk bagaimana prinsip pemilihan yang diatur dalam tata tertib akan diterapkan.
Statement:
Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu FHUI
“Karena ini pemilihan, bukan aklamasi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Tatib, hasil pemungutan suara.”
3 Poin Penting:
- Pemilihan bukan aklamasi: Titi Anggraini menegaskan penentuan wapres di MPR merupakan proses pemilihan sebagaimana merujuk Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.
- DPD memiliki hak suara: Proses pemilihan melibatkan anggota DPR dan DPD yang menjadi bagian dari keanggotaan MPR. Titi juga mendorong adanya penyampaian visi dan misi para calon.
- Sidang dijadwalkan 9 Desember: MPR akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo, sementara mekanisme teknis antara voting atau musyawarah mufakat masih dikaji.



