DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi babak penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
Namun, di balik keputusan tersebut, ada perjalanan panjang yang menarik perhatian, termasuk peran sejumlah pimpinan DPR dalam mendorong pembahasannya.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan proses pembahasan regulasi tersebut di hadapan anggota Dewan.
Ia secara khusus mengungkap peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang disebut ikut mendorong pembahasan sejak awal hingga keputusan tingkat pertama.
Menurut Habiburokhman, dorongan tersebut sudah disampaikan sejak Agustus 2025, ketika pimpinan Komisi III dipanggil Dasco.
Dari Agustus 2025 hingga Menjadi Undang-Undang
Habiburokhman menjelaskan, setelah pertemuan dengan Dasco, Komisi III DPR mulai bergerak menyiapkan rancangan regulasi. Badan Keahlian DPR ditugaskan menyusun draf awal RUU Perampasan Aset.
Setelah itu, Komisi III menggelar rangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas materi dan menerima masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.
Perjalanan pembahasan kemudian berlanjut pada 6 Oktober 2026, ketika RUU Perampasan Aset disepakati sebagai usul inisiatif DPR. Tahap berikutnya dimulai pada 5 November 2026 melalui pembentukan dan pelaksanaan kerja panitia kerja (Panja).
Habiburokhman juga menyebut pengambilan keputusan tingkat pertama sehari sebelum rapat paripurna dipimpin langsung oleh Dasco. Rangkaian tersebut menjadi bagian penting sebelum RUU dibawa ke tahap pengesahan.
Habiburokhman Sebut Dasco Memulai hingga Menuntaskan Pembahasan
Dalam laporannya, Habiburokhman memberikan apresiasi terhadap peran Dasco selama proses legislasi berlangsung. Ia menilai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam tersebut memiliki kontribusi sejak awal pembahasan hingga tahap pengambilan keputusan.
Sebelumnya, Habiburokhman juga mengungkap bahwa perintah untuk mempercepat pembahasan disampaikan Dasco pada Agustus 2025.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana proses legislasi ini mendapat dorongan dari pimpinan DPR sejak tahap awal.
Paripurna DPR Sepakati Pengesahan RUU Perampasan Aset
Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Setelah mendengarkan laporan dari Habiburokhman, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Statement:
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset
“Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan.”
3 Poin Penting:
- RUU resmi disahkan: DPR menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada 19 November 2026.
- Perjalanan pembahasan: Proses dimulai pada Agustus 2025, disepakati sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, dan memasuki tahap kerja Panja pada 5 November 2026.
- Peran pimpinan DPR: Habiburokhman menyebut Sufmi Dasco Ahmad berperan mendorong pembahasan sejak awal hingga pengambilan keputusan tingkat pertama.



