KDM Buka Suara Soal OTT Bupati Bekasi: Dekat Secara Kerja tapi Tegas Soal Aturan

Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Bekasi setelah sang Bupati, Ade Kuswara, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap proyek.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara mengenai hubungan kerja yang selama ini terjalin.

Pria yang akrab disapa KDM ini mengakui memang memiliki kedekatan dengan Ade, terutama dalam urusan penataan wilayah dan proyek normalisasi sungai yang sedang gencar dilakukan di Bekasi.

Menurut KDM, Ade Kuswara selama ini terlihat sangat antusias dalam menangani persoalan lingkungan serta penataan kawasan kumuh di daerahnya.

Fokus tersebut dinilai sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin memperbaiki kualitas tata kota dan ekosistem sungai.

Kedekatan profesional ini murni didasarkan pada komitmen bersama untuk melakukan pembenahan wilayah demi kenyamanan masyarakat Bekasi.

Konsisten Ingatkan Integritas dan Kepatuhan Hukum

Meski memiliki hubungan kerja yang solid, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bosan mengingatkan para kepala daerah di Jawa Barat untuk taat azas.

Dalam berbagai kesempatan formal maupun informal, KDM selalu mewanti-wanti Ade Kuswara dan pejabat lainnya agar menjalankan roda pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemimpin provinsi dalam menjaga marwah institusi publik.

Pengingat mengenai integritas tersebut merupakan bagian dari upaya KDM menciptakan iklim birokrasi yang bersih di Jawa Barat.

Ia selalu menekankan bahwa inovasi pembangunan harus dibarengi dengan kejujuran agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Namun sayangnya, peristiwa OTT yang terjadi baru-baru ini menunjukkan adanya celah yang di luar kendali arahan pembinaan yang selama ini ia berikan.

Kecewa Atas Pelanggaran Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Terkait kasus yang menjerat Ade Kuswara, Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut berada jauh di luar nasihat-nasihat yang sering ia sampaikan.

Ia mengaku sangat kecewa dan menegaskan tidak pernah sedikit pun mendorong atau membenarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Baginya, integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh alasan apa pun, termasuk dalam percepatan proyek daerah.

Dedi berharap kejadian pahit ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di wilayah Jawa Barat agar tidak bermain-main dengan hukum.

Ia menekankan bahwa pembangunan fisik yang hebat tidak akan berarti apa-apa jika fondasi moral dan transparansinya keropos.

Kasus ini diharapkan menjadi pengingat terakhir bagi para kepala daerah untuk tetap berada di jalur yang benar dalam melayani rakyat.

Harapan Jawa Barat Bersih dari Praktik Korupsi

Ke depan, KDM ingin memastikan bahwa setiap kebijakan di Jawa Barat dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

Ia menuntut konsistensi dari seluruh bawahannya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat melalui aksi nyata yang bersih dari praktik suap maupun gratifikasi.

Transformasi wilayah memang penting, namun integritas pejabat publik jauh lebih krusial untuk menjaga stabilitas dan wibawa pemerintah daerah.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal setiap proyek pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Dengan adanya pengawasan kolektif, ruang gerak untuk praktik pelanggaran hukum diharapkan bisa semakin dipersempit.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk terus membimbing daerah agar tetap produktif tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam setiap proses administrasinya.

Statement:

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat

“Hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Saya selalu mengingatkan agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Peristiwa (OTT) tersebut berada di luar nasihat yang selama ini saya sampaikan.”

3 Poin Penting:

1. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengakui adanya kedekatan profesional dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara terkait program normalisasi sungai dan penataan lingkungan.

2. KDM menegaskan telah berulang kali memberikan nasihat mengenai integritas dan kepatuhan hukum kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

3. Gubernur menyatakan tidak bertanggung jawab atas tindakan personal yang melanggar hukum dan menuntut transparansi total dalam tata kelola pemerintahan.