Search

Kenapa MUI Haramkan Vape, tapi Rokok Nggak? Ini Ternyata Alasannya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberikan penjelasan tegas mengenai perbedaan hukum rokok tembakau konvensional dan rokok elektrik atau vape.

Jika hukum rokok biasa masih memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara makruh dan haram, MUI justru menetapkan hukum haram terhadap seluruh rantai vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Keputusan ini langsung menarik perhatian publik, terutama pengguna vape yang selama ini menganggap rokok elektrik sebagai alternatif lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut didasarkan pada fakta ilmiah dan pertimbangan kemudaratan yang ditimbulkan.

Ia mengaku banyak menemukan pertanyaan serupa di media sosial mengenai alasan rokok biasa masih memiliki perbedaan hukum, sementara vape justru diharamkan secara tegas.

Menurutnya, karakteristik dan risiko kedua produk tersebut tidak bisa disamakan karena vape dinilai memiliki dampak berbahaya yang lebih kompleks.

Bukan Sekadar Nikotin, MUI Soroti Bahaya Vape

Prof. Ni’am menegaskan bahwa dalam pembahasan rokok elektrik, tidak lagi terdapat ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama sebagaimana pada rokok tembakau konvensional.

Salah satu pertimbangannya adalah bukti ilmiah mengenai dampak buruk vape terhadap kesehatan.

Kandungan nikotin dalam cairan vape dinilai berpotensi memicu kecanduan, mengganggu sistem saraf, serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit jantung.

Selain persoalan kesehatan, MUI juga menyoroti anggapan bahwa vape memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara melalui cukai.

Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Prof. Ni’am menjelaskan bahwa pengenaan cukai tinggi terhadap produk vape bukan semata-mata bertujuan meningkatkan pemasukan negara.

Cukai Triliunan Rupiah Dinilai Tak Sebanding dengan Biaya Kesehatan

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengibaratkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian perilaku demi kemaslahatan masyarakat.

Ia menggunakan analogi ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi.

Artinya, instrumen tersebut bukan ditujukan untuk memperkaya lembaga, melainkan sebagai bentuk disiplin agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Prof. Ni’am menyebut pemasukan cukai vape yang diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan potensi beban negara untuk menangani dampak kesehatan akibat penggunaannya.

Biaya pemulihan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung menjadi salah satu pertimbangan penting.

Dengan demikian, MUI menilai persoalan vape tidak cukup dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan publik.

Vape Diduga Jadi Media Peredaran Narkotika Cair

Ada satu alasan lain yang membuat MUI semakin tegas dalam menetapkan hukum vape, yakni temuan terkait penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk peredaran narkotika cair.

Berdasarkan data penegakan hukum yang menjadi pertimbangan MUI, perangkat vape kerap dimanfaatkan sebagai media untuk mengedarkan zat terlarang tersebut.

Kondisi ini dinilai menambah risiko sosial, terutama bagi generasi muda yang menjadi salah satu kelompok pengguna rokok elektrik.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah fikih saddu dzari’ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan pada keburukan, serta prinsip li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuannya.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menganggap vape sebagai produk yang aman atau solusi untuk berhenti merokok.

Statement:

Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa

“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas.” 

“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah.” 

3 Poin Penting:

  • MUI mengharamkan vape: Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan hukum haram terhadap seluruh rantai rokok elektrik, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan kemudaratan.
  • Cukai bukan alasan utama: Pemasukan cukai vape sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun dinilai tidak sebanding dengan potensi beban biaya kesehatan masyarakat.
  • Ada risiko penyalahgunaan narkotika: Perangkat vape dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai media peredaran narkotika cair sehingga MUI menggunakan kaidah menutup jalan menuju keburukan.
Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST