Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiapkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini menjadi salah satu cara pemerintah mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026), Tito menyebut insentif itu akan diperebutkan melalui tiga gelombang dan enam wilayah.
Namun, di balik besarnya anggaran, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab: bagaimana memastikan kompetisi ini benar-benar meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar menambah daftar prestasi birokrasi?
Insentif Rp1 Triliun dan Kompetisi Antardaerah
Tito menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG akan menjadi salah satu indikator prestasi pemerintah daerah.
Skema penghargaan tersebut juga direncanakan berlanjut pada tahun depan dengan mempertimbangkan kreativitas kepala daerah dalam mendukung program.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar lebih aktif memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
Meski begitu, kompetisi antardaerah perlu dirancang dengan indikator yang transparan. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, jumlah laporan, atau dokumentasi yang terlihat meyakinkan.
Pemerintah perlu menilai kualitas makanan, ketepatan distribusi, keamanan pangan, pemerataan penerima manfaat, dan kemampuan menyelesaikan keluhan.
Tanpa ukuran yang jelas, insentif fiskal berisiko mendorong daerah lebih sibuk mengejar peringkat daripada memperbaiki layanan. Penghargaan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kinerja, bukan tujuan akhir yang menggeser kebutuhan penerima manfaat.
Penghargaan hingga Rp3 Miliar untuk Daerah Terbaik
Tito menyampaikan bahwa daerah yang menempati peringkat pertama akan memperoleh penghargaan sebesar Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.
Ia juga mengatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyetujui penyiapan anggaran untuk insentif tersebut. Skema ini memberi gambaran bahwa pemerintah ingin menjadikan dukungan terhadap MBG sebagai bagian dari penilaian kinerja daerah.
Besarnya hadiah tentu dapat menjadi motivasi, tetapi keadilan penilaian juga harus diperhatikan.
Daerah dengan infrastruktur memadai mungkin memiliki keunggulan dibandingkan wilayah yang menghadapi kendala geografis, keterbatasan tenaga, atau distribusi yang lebih sulit.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi awal setiap daerah sekaligus hasil yang dicapai. Penilaian berbasis data, verifikasi lapangan, dan evaluasi independen dapat membantu memastikan penghargaan diberikan berdasarkan kinerja nyata.
Dengan cara ini, kompetisi tidak sekadar menguntungkan daerah yang paling siap secara administratif, tetapi juga memberi ruang bagi daerah yang berhasil melakukan perbaikan signifikan.
Satgas MBG Dikejar Tenggat Satu Minggu
Selain menyiapkan insentif fiskal, Tito meminta pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut.
Ia memberikan waktu satu minggu bagi daerah yang belum memiliki satgas. Menurut Tito, hingga saat itu Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah.
Untuk memastikan instruksi berjalan, Inspektorat Jenderal Kemendagri akan memeriksa daerah yang belum membentuk satgas. Tito juga menegaskan bahwa pemerintah daerah yang tidak memenuhi tenggat dapat menerima surat teguran dari Kemendagri.
Langkah tersebut penting untuk memastikan koordinasi dan pengawasan program berjalan, tetapi pembentukan satgas tidak boleh berhenti pada penerbitan surat keputusan.
Satgas perlu memiliki pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang memadai, serta mekanisme pemeriksaan dan penanganan pengaduan.
Pemerintah daerah juga perlu menyediakan jalur pelaporan yang mudah diakses sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Dengan begitu, satgas bukan sekadar struktur organisasi tambahan, melainkan perangkat yang benar-benar membantu mengidentifikasi masalah, mempercepat penyelesaian, dan mencegah persoalan serupa berulang.
Keberhasilan MBG Harus Terasa, Bukan Sekadar Terlihat
Program MBG menyangkut kebutuhan dasar penerima manfaat sehingga kualitas pelaksanaannya harus menjadi prioritas.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan makanan memenuhi standar gizi serta keamanan pangan, distribusi berjalan tepat waktu, dan setiap keluhan ditindaklanjuti secara serius.
Transparansi juga penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana program dijalankan dan bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan.
Insentif fiskal akan lebih bermakna jika mampu mendorong perbaikan konkret, bukan hanya menghasilkan pengumuman mengenai daerah yang berhasil meraih peringkat tertinggi.
Pada akhirnya, kebijakan insentif Rp1 triliun dan pembentukan Satgas MBG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pelaksanaan program apabila didukung pengawasan yang konsisten.
Tito Karnavian telah menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, tetapi keberhasilan kebijakan tetap perlu dibuktikan melalui hasil yang terukur.
Kepala daerah sebaiknya tidak hanya mengejar penghargaan, melainkan menjadikan evaluasi sebagai kesempatan untuk memperbaiki layanan.
Sebab, prestasi terbaik dalam program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memenangkan kompetisi antardaerah, tetapi memastikan program berjalan aman, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Statement:
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri
“Nah tahun depan kita akan juga pertandingkan. Salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan.”
“Itu Rp3 miliar, nomor satu. Nomer dua, Rp2 miliar. Nomor tiga, Rp1 miliar. Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan commit sudah untuk menyiapkan anggaran-anggaran tersebut.”
3 poin penting:
-
Insentif fiskal Rp1 triliun: Kemendagri menyiapkan penghargaan untuk daerah yang dinilai berhasil mendukung program MBG melalui kompetisi tiga gelombang dan enam wilayah.
-
Pembentukan Satgas MBG: Tito memberikan tenggat satu minggu bagi daerah yang belum membentuk satgas, dengan pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri.
-
Evaluasi harus transparan: Penilaian perlu berfokus pada kualitas makanan, keamanan pangan, pemerataan, dan hasil nyata, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
