Isu miring kembali mengguncang panggung politik tanah air dan langsung jadi obrolan hangat netizen di berbagai platform media sosial.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara tegas membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini mendadak viral setelah nama sang Wamendagri masuk dalam daftar panjang yang beredar luas di jagat maya baru-baru ini.
Sebelumnya, nama Bima Arya memang santer beredar dalam sebuah daftar yang berisi lebih dari 20 nama pejabat di media sosial.
Narasi yang berkembang secara liar di publik mengklaim bahwa ia ikut terlibat dalam pusaran kasus korupsi MBG dari pihak tersangka Sony Sonjaya.
Tak ingin bola liar ini terus menggelinding dan merusak reputasinya, mantan Wali Kota Bogor ini langsung memberikan klarifikasi benderang agar masyarakat tidak gagal paham.
Aturan Resmi Keppres 2025 dan Alasan Koordinasi Kedinasan Kemendagri
Bima Arya membeberkan fakta hukum untuk meluruskan posisinya yang murni menjalankan tugas negara sebagai perwakilan dari pihak kementerian.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, sudah diatur secara rigid mengenai beberapa tugas pokok dari Kemendagri.
Jadi, segala bentuk pergerakan yang dilakukannya di lapangan memiliki landasan hukum yang sah dan bukan agenda terselubung.
Salah satu tugas utama yang diamanatkan kepada Kemendagri adalah memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Bima mengaku bahwa dirinya memang intens menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN serta para kepala daerah. Namun, semua itu dilakukan demi menyelesaikan persoalan teknis di lapangan agar program prioritas tersebut berjalan lancar.
Pengakuan Resmi Tugas Lapangan hingga Urusan Laporan Kadin
Dalam penjelasannya kepada media pada Rabu, 10 Juni 2026, Bima Arya menekankan bahwa ruang lingkup kerjanya mencakup wilayah-wilayah yang sulit dijangkau demi memastikan hak masyarakat terpenuhi.
Urusan penyelesaian masalah di titik-titik terpencil di pelosok Indonesia justru menjadi bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan oleh jajaran Kemendagri.
Selain itu, ada juga berbagai masukan dan laporan dari teman-teman Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu segera ditindaklanjuti secara resmi.
Sang Wamendagri juga memberikan penegasan kuat bahwa koordinasi intensif yang dilakukannya dengan pimpinan BGN selama ini sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi.
Ia bahkan menepis isu miring yang menyebut dirinya ikut bermain proyek atau mencari keuntungan tersendiri dari program pemenuhan gizi ini. Hubungan kerja di antara kedua lembaga tersebut murni bersifat profesional demi menyukseskan program nasional.
Bantalan Kepentingan Bisnis Dapur dan Pengajuan Status Justice Collaborator
Bima menyatakan secara gamblang bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki bisnis atau kepemilikan unit dapur dalam ekosistem penyediaan makanan bergizi tersebut.
Ia menegaskan hanya bertemu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan BGN dalam forum rapat koordinasi resmi yang tercatat oleh negara.
Penjelasan ini otomatis mementahkan tuduhan miring yang dialamatkan kepada dirinya terkait pembagian jatah proyek dapur di daerah-daerah.
Di sisi lain, sengkarut kasus ini makin memanas setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada pihak penyidik.
Langkah hukum ini diambil melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, dengan tujuan untuk membantu aparat penegak hukum membongkar tuntas pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
Dalam proses pemeriksaan, Sony dikabarkan sudah bernyanyi dan menyebutkan 26 nama yang diduga berkaitan erat dengan kasus ini, mulai dari klaster legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.
Statement:
Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri
“Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu ditindaklanjuti. Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi.”
3 Poin Penting:
-
Bantahan Tegas Wamendagri: Bima Arya membantah keras tuduhan keterlibatan dalam korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyatakan namanya yang beredar di media sosial adalah bentuk fitnah.
-
Landasan Kerja Keppres: Kedekatan dan koordinasi antara Bima Arya dengan pihak BGN murni menjalankan amanat Keppres No. 28 Tahun 2025 untuk menyelesaikan kendala teknis dan laporan Kadin di lapangan.
-
Nyanyian Tersangka Sony Sonjaya: Kasus ini mencuat setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan menyerahkan 26 nama terduga pelaku dari sektor eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
