OECD Sentil Malaysia: Butuh Reformasi Ekonomi dan Pendidikan Demi Pertumbuhan Berkelanjutan

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menegaskan bahwa Malaysia membutuhkan momentum reformasi baru untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap solid.

Langkah strategis ini sangat diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, memicu produktivitas nasional, serta memperbaiki mutu pendidikan.

Pembenahan multidimensi tersebut dinilai penting agar daya saing ekonomi Negeri Jiran tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

Kemajuan pesat yang diraih Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memang berhasil mendongkrak pendapatan per kapita secara signifikan dibanding negara tetangga.

Namun, OECD mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah setempat berpuas diri. Tanpa adanya dorongan reformasi struktural yang konsisten, laju pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan tertahan dalam jangka panjang.

Optimasi Belanja Publik dan Proyeksi Laju PDB

Direktur Studi Negara OECD, Luiz de Mello, mengungkapkan bahwa Malaysia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan sektor belanja dan pendapatan publik.

Langkah penyesuaian regulasi yang lebih pro-persaingan bisnis juga menjadi kunci utama dalam memacu produktivitas nasional.

Di saat yang sama, pembenahan mutu pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan wajib menjadi prioritas agar menghasilkan sumber daya manusia yang relevan.

Berdasarkan laporan OECD Economic Survey of Malaysia, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut diproyeksikan melambat dari 5,2% pada 2025 menjadi 4,9% pada 2026, sebelum kembali merangkak naik ke level 5% pada 2027.

Sementara itu, tingkat inflasi diproyeksikan merayap naik ke angka 2,1% pada 2026 akibat gejolak harga komoditas dan dinamika perdagangan dunia.

Reformasi Fiskal dan Penguatan Sektor Produktivitas

OECD menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara melalui pengalihan subsidi energi yang bersifat menyeluruh menjadi program bantuan sosial berbasis sasaran yang lebih akurat.

Selain itu, langkah memperluas basis pajak penghasilan dan mengaji kembali pajak konsumsi dinilai efektif untuk mengendalikan tingkat utang publik sekaligus mengamankan penerimaan negara di masa depan.

Dari kacamata produktivitas, Malaysia didorong untuk melonggarkan barikade pasar, seperti mereduksi pembatasan kepemilikan asing serta menyederhanakan aturan layanan digital lintas batas.

Iklim usaha juga diyakini akan makin sehat jika pemerintah mampu menciptakan level permainan yang setara antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan sektor swasta.

Transformasi Sektor Pendidikan dan Mitigasi Risiko Iklim

Sektor pendidikan mendapat sorotan khusus dalam rekomendasi OECD demi mengatasi kesenjangan keterampilan (skills gap) di pasar kerja.

Reformasi menyeluruh diusulkan mulai dari penyediaan pendidikan anak usia dini secara gratis hingga penyelarasan kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan industri masa depan.

Pemberian otonomi yang lebih luas bagi sekolah juga dinilai ampuh meningkatkan kualitas pengajaran secara merata.

Tidak ketinggalan, isu perubahan iklim dan risiko bencana banjir tahunan turut menjadi poin krusial yang harus diantisipasi pemerintah Malaysia.

OECD menyarankan percepatan transisi dari subsidi bahan bakar fosil menuju penerapan harga karbon (carbon pricing) serta pemanfaatan energi terbarukan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari ancaman ekologis.

Kutipan:

Laporan resmi OECD

“Pendidikan prasekolah gratis dan wajib bagi anak usia tiga hingga empat tahun dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara insentif berbasis kinerja bagi guru serta otonomi sekolah yang lebih besar diyakini mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah.”

3 Poin Penting:

• Perlunya Reformasi Ekonomi: OECD mendorong Malaysia melakukan reformasi struktural di bidang fiskal dan belanja publik untuk menjaga pertumbuhan PDB di kisaran 4,9%–5,0%.

• Penguatan Produktivitas & Pasar: Diperlukan penyetaraan level bermain antara BUMN dan swasta serta kelonggaran aturan investasi asing pada sektor ekonomi digital.

• Pembaruan Pendidikan & Iklim: Pembenahan pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi serta penerapan harga karbon dinilai penting untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan iklim.