Pemilu Israel pada Selasa (27/10/2026) belum menghasilkan pemenang yang jelas.
Hasil hitung sementara dan proyeksi jajak pendapat setelah pemungutan suara menunjukkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun rival utamanya, Gadi Eisenkot, belum memiliki dukungan cukup untuk mengamankan mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu masih diproyeksikan menjadi partai tunggal terbesar, tetapi kekuatan blok politiknya diperkirakan turun menjadi 55 kursi, jauh dari 68 kursi koalisi yang dimilikinya pada periode sebelumnya.
Situasi ini membuat masa depan pemerintahan Israel kembali berada dalam ketidakpastian.
Di sisi lain, partai-partai oposisi yang menentang Netanyahu diproyeksikan meraih sekitar 65 kursi secara keseluruhan. Namun, angka tersebut belum otomatis membuka jalan bagi Eisenkot untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Oposisi Israel terdiri atas kelompok kanan, kiri, dan tengah, serta partai-partai Yahudi dan Arab yang memiliki kepentingan berbeda. Partai Yashar pimpinan Eisenkot diperkirakan memperoleh 21 kursi, menjadikannya kekuatan terbesar di kubu oposisi.
Tantangannya adalah menyatukan para pesaing politik yang belum tentu sepakat mengenai pembentukan pemerintahan maupun arah kebijakan negara.
Dengan demikian, pemilu kali ini memperlihatkan bahwa kemenangan politik tidak cukup diukur dari jumlah suara atau kursi, tetapi juga kemampuan membangun koalisi yang solid.
Netanyahu Bertahan, Eisenkot Menawarkan Perubahan
Netanyahu berusaha mempertahankan posisinya dengan menekankan bahwa Likud tetap menjadi partai terbesar dan blok kanan memiliki dukungan kuat di kalangan pemilih Yahudi dan Zionis.
Dalam pidatonya di markas Likud di Yerusalem, ia menyampaikan terima kasih kepada para pemilih, tetapi tidak langsung mengumumkan kemenangan.
Ia juga menyerukan pembentukan pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat dan menolak kemungkinan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab yang ditentangnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Netanyahu masih berupaya mengonsolidasikan pendukungnya, meskipun jalan menuju mayoritas parlemen belum terlihat jelas.
Sementara itu, Eisenkot menyebut hasil pemilu sebagai sinyal bahwa masyarakat menginginkan perubahan kepemimpinan. Mantan kepala militer Israel tersebut menyatakan bahwa koalisi pemerintahan sebelumnya telah kehilangan kepercayaan publik.
Ia bahkan mengatakan bahwa pemimpin yang layak seharusnya menerima hilangnya kepercayaan tersebut dan mempertimbangkan mundur dari kehidupan politik.
Meski demikian, klaim kemenangan politik dari kubu oposisi juga perlu dibaca secara hati-hati karena belum ada pihak yang memiliki mayoritas pasti.
Bagi masyarakat, situasi ini menjadi pengingat bahwa pernyataan politik setelah pemilu sering kali merupakan bagian dari strategi negosiasi, bukan gambaran akhir dari hasil perebutan kekuasaan.
Partai Arab Menguat, Peta Koalisi Semakin Rumit
Salah satu perkembangan penting dalam pemilu Israel 2026 adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Tingkat kehadiran pemilih diperkirakan mencapai setidaknya 77,7%, tertinggi sejak 1999 berdasarkan laporan yang menjadi acuan artikel ini.
Kenaikan partisipasi juga terlihat di kalangan warga Arab Israel, yang selama ini cenderung memiliki tingkat partisipasi lebih rendah dibandingkan pemilih Yahudi.
Partai-partai Arab diproyeksikan meraih sekitar 16 kursi dan berpeluang mencatatkan hasil terbaik dalam sejarah mereka. Yousef Jabareen, ketua aliansi Joint List, menyebut hasil tersebut sebagai pencapaian bersejarah.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya keterwakilan politik dalam sistem demokrasi Israel.
Meski berpotensi menentukan arah pemerintahan, dukungan partai-partai Arab tidak mudah dirangkul oleh kubu Eisenkot.
Ia menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon mitra koalisi, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi serta komitmen untuk membubarkan Hamas, yang oleh Israel dan sejumlah negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Persyaratan tersebut diperkirakan sulit diterima oleh sebagian anggota parlemen Arab. Selain itu, dua tokoh oposisi, Avigdor Liberman dan Naftali Bennett, dilaporkan menolak pembentukan pemerintahan bersama partai-partai Arab.
Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi dalam politik koalisi: kelompok oposisi mungkin sama-sama ingin mengakhiri pemerintahan Netanyahu, tetapi belum tentu sepakat mengenai siapa yang layak diajak bekerja sama.
Tanpa kompromi politik yang realistis, keunggulan jumlah kursi oposisi berisiko tidak menghasilkan pergantian pemerintahan.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Setelah penghitungan suara selesai dan hasil pemilu disahkan, Presiden Israel Isaac Herzog akan memulai konsultasi dengan partai-partai yang terpilih untuk mengetahui kandidat perdana menteri yang mereka dukung.
Presiden kemudian akan memberikan mandat kepada tokoh yang dinilai paling berpeluang membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas parlemen.
Artinya, pemimpin partai dengan kursi terbanyak tidak otomatis menjadi perdana menteri. Kandidat yang menerima mandat memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan kemungkinan memperoleh tambahan waktu 14 hari.
Jika upaya tersebut gagal, mandat dapat diberikan kepada kandidat lain. Apabila seluruh proses tidak menghasilkan pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Mekanisme ini membuat negosiasi antarpartai menjadi faktor penentu setelah suara rakyat diberikan.
Kebuntuan politik menjadi salah satu skenario yang perlu diantisipasi, terutama karena Eisenkot telah menolak kemungkinan duduk dalam pemerintahan bersama Netanyahu, sementara sejumlah sekutunya menutup pintu kerja sama dengan partai-partai Arab.
Gagasan membentuk pemerintahan persatuan nasional antara dua partai terbesar juga belum tentu dapat diwujudkan.
Dalam situasi seperti ini, para pemimpin politik perlu mengutamakan kompromi yang transparan, agenda pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepentingan masyarakat di atas pembagian jabatan.
Publik pun perlu mencermati bukan hanya siapa yang akhirnya menjadi perdana menteri, tetapi juga bagaimana koalisi baru menentukan prioritas ekonomi, keamanan, hubungan antarkelompok, dan kebijakan terhadap konflik regional.
Hasil pemilu Israel 2026 pada akhirnya menunjukkan bahwa suara pemilih merupakan awal proses demokrasi, sedangkan kemampuan membangun pemerintahan yang stabil dan bertanggung jawab menjadi ujian berikutnya.
Statement:
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel
“Dua hal menjadi jelas malam ini: Likud adalah partai terbesar di Israel. Tidak ada perdebatan mengenai hal itu.”
Gadi Eisenkot, Mantan Kepala Militer Israel
“Publik Israel telah memilih menentang kelanjutan Netanyahu sebagai perdana menteri Israel.”
Yousef Jabareen, ketua aliansi Joint List
“Kami telah membuktikan bahwa kami adalah kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan, dan masa depan di sini tidak bisa dibangun tanpa suara kami.”
3 Poin Penting:
- Belum ada mayoritas yang pasti: Blok Netanyahu diproyeksikan meraih 55 kursi, sedangkan partai-partai oposisi secara keseluruhan berpotensi memperoleh 65 kursi. Keduanya masih menghadapi tantangan untuk membentuk koalisi pemerintahan.
- Partai Arab menjadi penentu penting: Dengan proyeksi sekitar 16 kursi, partai-partai Arab berpotensi memengaruhi pembentukan pemerintahan, tetapi perbedaan ideologi dan persyaratan koalisi membuat negosiasi semakin rumit.
- Israel berpotensi menghadapi kebuntuan politik: Presiden Isaac Herzog akan menentukan siapa yang memperoleh mandat pembentukan pemerintahan. Jika seluruh upaya gagal, pemilu ulang bisa menjadi pilihan berikutnya.
