Search

Prabowo ke Luar Negeri, Siapa yang Pegang Kendali Indonesia? Ternyata Gak Ada

Kepergian Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri pada 14–19 November 2026 (15-17 November KTT ke-49 ASEAN dan 18-19 November KTT APEC ke-33) memunculkan pertanyaan menarik: siapa yang menjalankan tugas presiden selama ia berada di luar Indonesia?

Terlebih, posisi wakil presiden disebut sedang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya apakah ada pejabat yang ditunjuk untuk mengambil alih sementara kendali pemerintahan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) presiden selama kunjungan tersebut.

Artinya, keberangkatan Prabowo tidak otomatis membuat jabatan kepala negara maupun kepala pemerintahan berpindah kepada menteri atau pejabat lain.

Mengapa Tidak Ada Pejabat Pengganti?

Yusril menjelaskan, keberadaan wakil presiden pada dasarnya adalah untuk membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, ketika jabatan wakil presiden kosong, tidak berarti harus ada menteri atau pejabat lain yang otomatis mengambil alih posisi tersebut.

Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, baik ketika berada di dalam negeri maupun saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Pernyataan Yusril cukup tegas. Tidak diisi oleh siapa-siapa.

Ia juga menegaskan bahwa Prabowo tetap sanggup menjalankan tugas-tugas kepresidenan tanpa didampingi wakil presiden untuk sementara waktu.

Menteri Tetap Jalankan Tugas Sesuai Bidang

Meski tidak ada Plt. presiden, bukan berarti aktivitas pemerintahan di Indonesia berhenti atau seluruh keputusan harus menunggu kepulangan Prabowo.

Para menteri tetap menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing, mulai dari urusan ekonomi, keamanan, hukum, hingga pelayanan publik. Koordinasi pemerintahan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi jarak jauh.

Situasi ini berbeda dengan kondisi ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa dalam keadaan tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Namun, ketentuan itu tidak otomatis berlaku hanya karena presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kekosongan Kursi Wapres Jadi Sorotan

Di sisi lain, kekosongan jabatan wakil presiden tetap harus ditindaklanjuti sesuai konstitusi.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.

Jadi, meskipun pemerintahan tetap berjalan, proses pengisian jabatan tersebut tetap menjadi agenda ketatanegaraan yang penting.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait jadwal perjalanan. Sejumlah pemberitaan pada 12–13 November menyebut kunjungan Prabowo direncanakan berlangsung pada 14–16 November 2026, bukan 14–19 November seperti tercantum dalam bahan awal.

Namun, inti penjelasan Yusril tetap sama: tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan presiden hanya karena ia berada di luar negeri. Dengan dukungan para menteri dan koordinasi jarak jauh, roda pemerintahan tetap berjalan.

Statement:

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri.” 

3 Poin Penting:

  • Tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. presiden saat Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri.

  • Menurut Yusril, presiden tetap menjalankan kewenangannya, sementara para menteri membantu sesuai bidang tugas masing-masing.

  • Kekosongan jabatan wakil presiden tetap harus diproses melalui mekanisme konstitusional oleh MPR.

Bagikan artikel:

Artikel Terkait

Kategori

PODCAST